HarianBernas.com – Melalui Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa pihaknya akan tetap bertahan pada angka 20 sampai dengan 25 persen untuk ambang batas pencalonan presiden.
Dia menjelaskan bahwa berdasarkan tafsiran yang terdapat dalam UUD Pasal 64 ayat 2, menyebutkan bahwa tidak ada pembicaraan mengenai perubahan Undang-undang dasar dan tidak ada juga tentang pelarangan adanya ambang batas.
Melalui pesan singkat, Jakarta, Minggu (9/7/2017), Tjahjo menjelaskan, sehingga, jika ditelusuri, dalam risalah amandemen ketiga UUD 1945, tidak ada pelarangan di dalamnya jika tetap memakai ambang batas pencalonan.
Dengan demikan, dia menjelaskan bahwa penjabaran pasal tersebut merupakan “open legal policy”. Hal tersebut berarti keputusan berada di tangan pembuat undang-undang.
Namun walaupun begitu, Tjahjo tetap beberharap bahwa sebelum tanggal 20 Juli nanti, sudah ada kesepakatan mengenai presidential thershold dari 10 fraksi yang ada.
“Jika memang harus keputusan pada 20 Juli, saya berharap parpol memiliki komitmen untuk mengawal kualitas demokrasi,” kata Tjahjo.