JAKARTA, Bernas.id ? Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama tengah mengkaji penetapan batas minimal biaya umrah. Langkah ini perlu dilakukan agar kasus First Travel tak terulang lagi.
Sejumlah anggota DPR juga menilai batas miminal biaya umrah perlu ditetapkan karena ada beberapa biaya yang menjadi patokan penetapan seperti harga tiket, penginapan, konsumsi, akomodasi, yang seharusnya dipertimbangan sejak awal.
“Kami sedang mengkaji, mendalami, plus minus manfaatnya, mudhorotnya, batasnya berapa. Jadi perlu tidaknya batas minimal biaya umrah itu yang didalami,” ucap Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (18/8/17).
Baca Juga Ada 4 Biro Umrah Diduga Seperti First Travel, Kemenag dan OJK Ikut Turun Tangan
Lukman menerangkan pemerintah bisa memahami desakan para wakil rakyat itu.
Ia berpendapat batas minimal biaya umrah memang bisa menjadi langkah untuk mencegah biro travel melakukan perang harga.
“Supaya para biro travel umrah ini tidak jor-joran untuk mematok harga semurah mungkin yang berpotensi merugikan jemaah umrah,” katanya.
Ia tak ingin masyarakat menjadi objek penipuan. Karena bisa dipastikan masyarakat menghendaki biaya umrah yang paling murah. Regulasi itu masih dalam proses pertimbangan apakah akan masuk dalam Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah atau cukup Peraturan Menteri.
Baca Juga Saldo Rekening First Travel Tersisa Rp 1,3 Juta, Polisi Pesimistis