JAKARTA, Bernas.id ? Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dim Syamsuddin mengharapkan Kementerian Agama tak lepas tangan dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan oleh First Travel.
“Saya harapkan Kementerian Agama tidak boleh lepas tangan, harus ikut bertanggung jawab, tidak hanya secara hukum tetapi juga secara moral,” ungkap Din di Jakarta, Rabu (23/8/17).
Ia menilai kasus First Travel ini terjadi karena lemahnya pengawasan pemerintah utamanya Kementerian Agama yang memberikan izin biro perjalanan umrah.
“Saya menilai ini terjadi karena lemahnya pengawasan bahkan mungkin ada pengabaian, ada pembiaran, sehingga hal-hal seperti ini dibiarkan. Begitu ada masalah besar kita ribut-ribut,” ujarnya.
Baca Juga Bos First Travel Punya Aset Restoran di Kawasan Elite Inggris, Ini Nilainya
Din Syamsudin juga meminta agar ke depannya dilakukan perbaikan serius. Pemerintah bisa belajar dari kasus First Travel yang tengah menjadi sorotan publik akhir-akhir ini.
Ia berharap Pemerintah tak kecolongan kasus seperti First Travel karena tak puluhan ribu calon jemaah yang menjadi korbannya.
“Ini semua harus menjadi pelajaran, jangan sampai terulang lagi. Semua pihak umrah dan haji perlu menyadari bahwa kegiatan bisnis ini berbeda dengan bisnis lain, ini bukan pariwisata, tetapi ini adalah ibadah,” tegas mantan ketua umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

