JAKARTA, Bernas.id ? Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah mengusulkan agar Pansus Angket KPK segera memanggil Presiden Joko Widodo. Ahli Hukum Tata Negara dari Unpad, Indra Prawira mengungkapkan usulan Fahri itu tidak logis. Seharusnya DPR RI yang langsung menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo.
Baca Jokowi Sengaja Tak Diundang Rakernas PAN, Ini Penjelasannya
“Saya kira cuma isu politik yang saya kira tidak logis.
Ya mengada-ngada enggak paham konstitusinya dia, ya mohon maaf Fahri,” kata Indra, Rabu (23/8/17) malam.
Menurutnya, DPR perlu memberikan hasil pansus angket KPK beserta bukti-buktinya kepada Presiden Joko Widodo. Dengan demikian, presiden bisa mengambil tindakan terhadap KPK.
“Ya dia sampaikan hasilnya. Itu kan mitra pemerintah dan DPR itu sebagai mitra ya, kalau mereka melakukan angket ya itu kan haknya mereka, presiden tidak bisa menghentikan itu karena itu hak konsitusional DPR, hasilnya itu kan harus dipertanggungjawabkan ke publik, karena ini KPK adalah instansi di bawahnya Presiden, wajarnya hasil pansus nanti disampaikan ke Presiden sehingga Presiden bisa mengambil tindakan terhadap KPK,? jelasnya.
Baca Uniknya Jokowi Bikin Istana Merdeka Meriah dan Ramai
Selain itu, ia menilai sangat aneh kalau Pansus Angket KPK yang memanggil Presiden.
Pasalnya, Presiden bisa saja mengirim Menko Polhukam selaku menteri yang terkait hukum. Jika demikian, diperkirakan DPR akan menolak kehadiran menteri dengan alasan bukan Presiden yang hadir.