BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Kalau Jokowi Dipanggil Pansus Angket KPK, Usulan Fahri Hamzah Tak Logis

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah mengusulkan agar Pansus Angket KPK segera memanggil Presiden Joko Widodo. Ahli Hukum Tata Negara dari Unp...

Kamis, 24 Agustus 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

RANGKUMAN CEPAT BERNAS
"Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah mengusulkan agar Pansus Angket KPK segera memanggil Presiden Joko Widodo."

🗓️ Dipublikasikan pada 23 Agustus 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, Bernas.id ? Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah mengusulkan agar Pansus Angket KPK segera memanggil Presiden Joko Widodo. Ahli Hukum Tata Negara dari Unpad, Indra Prawira mengungkapkan usulan Fahri itu tidak logis. Seharusnya DPR RI yang langsung menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

Baca Jokowi Sengaja Tak Diundang Rakernas PAN, Ini Penjelasannya

“Saya kira cuma isu politik yang saya kira tidak logis.

Ya mengada-ngada enggak paham konstitusinya dia, ya mohon maaf Fahri,” kata Indra, Rabu (23/8/17) malam. 

Menurutnya, DPR perlu memberikan hasil pansus angket KPK beserta bukti-buktinya kepada Presiden Joko Widodo. Dengan demikian, presiden bisa mengambil tindakan terhadap KPK.

“Ya dia sampaikan hasilnya. Itu kan mitra pemerintah dan DPR itu sebagai mitra ya, kalau mereka melakukan angket ya itu kan haknya mereka, presiden tidak bisa menghentikan itu karena itu hak konsitusional DPR, hasilnya itu kan harus dipertanggungjawabkan ke publik, karena ini KPK adalah instansi di bawahnya Presiden, wajarnya hasil pansus nanti disampaikan ke Presiden sehingga Presiden bisa mengambil tindakan terhadap KPK,? jelasnya.

Baca Uniknya Jokowi Bikin Istana Merdeka Meriah dan Ramai

Selain itu, ia menilai sangat aneh kalau Pansus Angket KPK yang memanggil Presiden.

Pasalnya, Presiden bisa saja mengirim Menko Polhukam selaku menteri yang terkait hukum. Jika demikian, diperkirakan DPR akan menolak kehadiran menteri dengan alasan bukan Presiden yang hadir.
 

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan