JAKARTA, Bernas.id – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berupaya merampungkan tugas dari Presiden Joko Widodo. Apalagi akan segera menghadapi tahun politik jelang pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Kemenhub memastikan akan melakukan percepatan pembangunan yang tidak mengecewakan rakyat.
“Kalau saya terutama adalah bagaimana mengefektifkan organisasi berjalan dengan full speed sekarang ini ya,” ungkap Menhub Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/8/17).
Ia menyampaikan salah satu cara untuk percepatan pembangunan infrastruktur adalah adalah dengan menyerahkan pengelolaan bandara dan pelabuhan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah, maupun swasta.
Baca Juga Kemenhub Alokasikan Rp 370 Miliar untuk Bandara Jember, Ini Alasannya
Menurutnya, pelabuhan dan bandara ini dilepas agar tidak membebani anggaran, sehingga Kemenhub bisa fokus menggarap infrastruktur transportasi di daerah yang lebih terpencil.
Pelayanan juga diyakini akan lebih baik apabila pengelolaan diserahkan ke BUMN atau swasta.
“Nah sekarang daripada lama-lama pokoknya tahun ini harus selesai. Berarti tiap dua minggu, saya menyerahkan dua pelabuhan, dua bandara, kepada BUMN atau swasta untuk dikerjasamakan,” jelasnya.
Baca Juga Ada Bandara Baru di Yogyakarta Selain Kulon Progo, Ini Penjelasan Menhub?
Ia pun memastikan proyek-proyek strategis yang sudah dicanangkan sebelumnya bisa terlaksana utamanya proyek-proyek yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.