JAKARTA, Bernas.id ? Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta agar Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ingin berkonsultasi.
Fahri Hamzah menyebutkan tanggung jawab tertinggi pemberantasan korupsi di Indonesia adalah pada pundak Presiden. Karenanya, Fahri menekankan sudah seharusnya Presiden menerima keinginan konsultasi dari Pansus Angket KPK.
Baca Fahri Hamzah Pertanyakan Cara KPK OTT yang Berdasarkan Penyadapan
“Kalau Presiden menganggap pemberantasan korupsi bukan urusan dia, ya ngapain jadi Presiden? Terus pemberantasan korupsi urusan siapa dong?
Urusan Johan Budi? Febri Diansyah? Enak aja.
Ini korupsi masalah besar,” terang Fahri Hamzah, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/9/17).
Menurutnya, konsultasi Pansus Angket KPK ini merupakan bagian dari upaya membentuk tata kelola penegakan hukum yang baik, utamanya dalam pemberantasan korupsi. Fahri menilai temuan Pansus Angket KPK oleh DPR RI itu akan sangat signifikan dalam membangun tata kelola pemberantasan korupsi yang baru. Ia juga menganggap semakin gencarnya penangkapan atau OTT yang dilakukan justru memperlihatkan kegagalan pemberantasan korupsi oleh KPK.
“Kan bagian dari temuan itu akan berefek pada penataan kelembagaan.
Presiden itu pemilik hak politik regulasi, hukum. Kalau Presiden mengatakan ini saya tutup, saya buka, instrumennya ada di dia semua,” ujar Fahri.
Baca Kalau Jokowi Dipanggil Pansus Angket KPK, Usulan Fahri Hamzah Tak Logis
Sementara, Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK, Taufiqulhadi menyampaikan surat dari Pansus Angket KPK telah dikirimkan kepada Pimpinan DPR untuk diteruskan kepada Presiden. Selanjutnya, Pansus Angket KPK mengharapkan rapat konsultasi dapat dilakukan sebelum masa akhir kerja Pansus, yakni 28 September 2017.