Bernas.id – Bank Indonesia sudah menerbitkan aturan pengenaan biaya isi ulang (to up) uang elektronik. Transaksi isi ulang hanya akan dikenakan biaya jika lebih dari Rp 200.000 ribu.
Hal ini tertuang dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/10/PADG/2017 tanggal 20 September 2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional/National Payment Gateway (PADG GPN). Transaksi isi ulang yang dikenakan biaya jika dilakukan melalui kanal pembayaran milik penerbit kartu.
Namun, jika isi ulang kurang dari Rp 200.000 maka tidak akan dikenakan tarif.
“Untuk pengisian dengan nilai di atas Rp 200.000 dikenakan biaya maksimal Rp 750.000,”terang Direktur Eksekutif Departemen Kominikasi BI, Agusman dalam keterangan tertulis, Kamis, (21/9/17).
Agusman mengungkapkan tarif ini akan diberlakukan setelah penyempurnaan ketentuan uang elektronik yang terbit pada 2014 lalu. Apabila masyarakat melakukan pengisian ulang di ATM bank penerbit uang elektronik maka dibebaskan dari biaya isi ulang. Misalnya, e-Money Bank Mandiri diisi di ATM Bank Mandiri.
Empat bank yang tergabung dalam Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) sepakat membebaskan biaya top-up uang elektronik alias e-money.
Empat bank yang masuk dalam Himbara, antara lain BNI, BRI, BTN, dan Bank Mandiri.
“Memang kita ingin bahwa biaya top-up dibebaskan. Namun tetap kita mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur BI nanti,” ungkap Direktur Utama BTN, Maryono.