Kata Mendagri Soal Maraknya OTT Kepala Daerah oleh KPK

JAKARTA, Bernas.id ? Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku prihatin dengan rentetan kepala daerah yang tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT).

Terbaru, KPK menangkap Wali Kota Cilegon Imam Ariyadi yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap pembangunan Transmart di Kota Cilegon. Mendagri menekankan bahwa sistem sudah terbangun dengan baik tetapi sistem itu kerap dilanggar.

“Sisi negatifnya, sistem sudah ada tapi sistem ini tidak dipatuhi,” ujar Mendagri Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/9/17).

Baca Juga Berturut-turut OTT KPK di Daerah, Ini Usulan Anggota Komisi II DPR

Sistem yang dimaksud mulai dari penandatanganan pakta integritas kepala daerah, e-government hingga e-permit seperti kasus Wali Kota Cilegon. Meski demikian, ia menyebutkan bahwa partai tidak bisa disalahkan karena sudah ada sistem rekrutmen calon kepala daerah yang baik.

Tjahjo pun mengingatkan agar jajarannya memahami secara detil area-area rawan korupsi mulai dari perencanaan anggaran, dana bansos, retribusi dan pajak, belanja barang dan jasa, hingga jual beli jabatan.