BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

KPK Belum Konfirmasi, Agus Rahardjo: Tunggu Putusan MK

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memenuhi undangan Pansus Angket di DPR RI. Hal ini disampaik...

Rabu, 27 September 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

RANGKUMAN CEPAT BERNAS
"Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memenuhi undangan Pansus Angket di DPR RI."

🗓️ Dipublikasikan pada 26 September 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, Bernas.id ? Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memenuhi undangan Pansus Angket di DPR RI. Hal ini disampaikan saat rapat dengan Komisi III DPR di Senayan, Jakarta, Selasa (26/9/17).

Baca Ratusan Anggota DPR Absen, Ketua Pansus Angket Laporkan Penyadapan KPK

Agus meminta agar Pansus Angket KPK bersabar menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) soal hak angket DPR. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman menanyakan mengapa KPK tak memenuhi panggilan Pansus Angket.

Agus pun menyinggung pendapat dari para pakar yang tergabung dalam Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN).

Pansus Angket KPK yang digulirkan DPR itu dinilai cacat hukum. Ia menekankan bahwa MK yang paling tepat untuk memutuskan soal legalitas Pansus Hak Angket. Uji materi pun masih berlangsung di MK.

“Kami sangat mohon bapak ibu sabar menunggu putusan MK.

Keputusan MK apapun pasti kami turutin,” ujar Agus.

Baca Kasus E-KTP, KPK Bawa 200 Bukti Dalam Kardus di Sidang Praperadilan

Selain itu, masa kerja Pansus Angket KPK akhirnya diperpanjang. Pertimbangannya, KPK belum memberikan keterangan dan konfirmasi atas temuan Pansus Angket di DPR.  

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan