JAKARTA, Bernas.id ? Kementerian Agama menanggapi usulan bantuan ganti rugi para calon jemaah haji yang merupakan korban penipuan dari PT First Travel. Sekretaris Jenderal Kemenag, Nur Syam menyampaikan jika Kemenag ikut mengganti kerugian calon jemaah umrah itu maka Kemenag tak mendidik masyarakat.
Hal itu akan bertambah panjang dan banyak. Maksudnya, ada banyak korban investasi bodong yang nantinya akan ikut menuntut negara melakukan ganti rugi.
“Kalau (kerugian korban) First Travel diganti dengan uang negara, waduh, nanti itu tidak mendidik.
Kemudian juga nanti akan jadi booming permintaan penggantian uang negara terhadap sekian banyak investasi bodong yang selama ini sudah terjadi dimana-mana,” ungkap Nur Syam, Jumat (29/9/17).
Baca Juga Kemenag Dianggap Lepas Tangan, Perkara First Travel Dibawa ke DPR
Ia menambahkan pihaknya memberikan izin usaha biro perjalanan umrah kepada First Travel sebelym peristiawa penipuan dan penggelapan uang terungkap. Soal izin beroperasi, ia menyebutkan pemberian izin tersebut karena First Travel telah mengikuti prosedur dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Kemenag.
“Jika semua proses, persyaratan administrasi dipenuhi, pengamatan lapangan dilakukan oke, saya rasa itu jadi kewajiban kami untuk tidak menolak terhadap keinginan orang untuk memperpanjang atau membuat biro travel baru terkait dengan perjalanan haji dan umrah,” jelasnya.
Baca Juga Kisruh First Travel, Fraksi PAN: Kalau Tak Becus Menag Diganti Saja
Sebelumnya, Sekretaris F-PAN Yandri Susanto memandang pemerintah perlu serius melihat masalah kasus penipuan PT First Travel. Selain itu, Yandri menilia tak ada salahnya jika Kemenag mensubsidi kekurangan untuk memberangkatkan jemaah korban First Travel.
Hal itu disampaikan saat audiensi bersama para korban First Travel di DPR yang dijembatani oleh Fraksi PAN, Kamis (28/9/17).