JAKARTA, Bernas.id ? Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto bisa bernapas lega karena status tersangka yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi e-KTP telah dibatalkan melalui praperadilan. Meski demikian, kemenangan Setya Novanto itu bukan akhir dari proses pidana.
“Esensi praperadilan hanya menentukan keabsahan penetapan tersangka, dan tidak menghilangkan perbuatan pidananya itu sendiri,” terang Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah, dalam siaran pers, Selasa (3/10/17).
Baca Juga Ups! Jadi Ini Fungsi Alat di Wajah Setya Novanto yang Bikin Geger
Menurut ketentuan Pasal 2 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 4 tahun 2016 menegaskan bahwa putusan praperadilan mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka.
Karenanya, KPK bisa saja menetapkan kembali Setya Novanto menjadi tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP.
“Tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara,” imbuh Abdullah.
Baca Juga KPK Punya Alternatif Tetapkan Setya Novanto Jadi Tersangka Lagi
Abdullah menyampaikan bahwa MA menghormati keputusan praperadilan Novanto meski ada berbagai komentar dan tanggapan dari masyarakat. MA, lanjutnya, tak bisa mengintervensi hakim dalam putusan-putusannya.
“Mahkamah Agung menghormati apa yang telah diputuskan oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) terkait dengan praperadilan kasus Setya Novanto. Tanggung jawab mutlak berada pada hakim pemutus perkara tersebut,” katanya.