Edisi Nasional
Logo BERNAS.id Resmi - Media Nasional & Inspirasi Karir EksekutifBERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Jadi Saksi Penting, Setya Novanto Dicegah ke Luar Negeri Sampai 1 April 2018

Oleh: Redaksi Bernas•2 Oktober 2017
Jadi Saksi Penting, Setya Novanto Dicegah ke Luar Negeri Sampai 1 April 2018
Foto: Redaksi Bernas
RANGKUMAN CEPAT BERNAS
Sumber: journalist
"Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memang sudah lolos dari status tersangka kasus korupsi e-KTP. Meski menang dalam praperadilan, Komisi Pemberantasan Korup..."

🗓️ Dipublikasikan pada 2 Oktober 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, Bernas.id ? Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memang sudah lolos dari status tersangka kasus korupsi e-KTP. Meski menang dalam praperadilan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa pencegahan ke luar negeri terhadap Setya Novanto.

Pencegahan ini berlaku 6 bulan ke depan karena Novanto masih menjadi saksi penting terhadap kasus megakorupsi pengadaan e-KTP itu. Pencegahan ke luar negeri berlaku hingga April 2018.

Baca Pihak RS Setya Novanto Sudah Pulang Atas Seizin Dokter

“Masa pencegahan untuk periode 6 bulan ke depan,” ujar Kabag Humas Ditjen Imigrasi Agung Sampurno, Selasa (3/10/17).

“Pencegahan kedua akan berakhir tanggal 1 April 2018,” lanjutnya.

Ia mengaku sudah menerima permohonan pencegahan Setya Novanto ke luar negeri pada Senin (2/10/17).

“Pencegahan ini terkait proses penyidikan oleh KPK pada kasus tindak pidana korupsi pengadaan KTP elektronik pada Kementerian Dalam Negeri,” imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Setya Novanto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP pada 17 Juli 2017.

Namun, Novanto mengajukan praperadilan dan akhirnya menang pada Jumat (29/9/17). Status tersangka itu pun dibatalkan.

Baca Tak Ingin Sakit Seperti Setya Novanto Inilah Cara Menghindarinya

“Menimbang bahwa mencabut pencekalan terhadap Setya Novanto menurut hakim praperadilan adalah wewenang instansi dari kegiatan yang mengeluarkan sehingga tidak dapat dikabulkan,” kata hakim Cepi saat membacakan pertimbangannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Jakarta Selatan, Jumat (29/9/17). 

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram