JAKARTA, Bernas.id ? Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyebutkan bahwa pemerintah tidaklah berlebihan dalam menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang ormas.
Ia menyebutkan Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Ormas mengakomodasi pembubaran orams anti-Pancasila melalui pengadilan. Akan tetapi, hal itu tidaklah cukup karena ormas anti-Pancasila disebutnya sudah mengakar hingga ke daerah.
“Dalam kehidupan politik kita harus berani mengambil risiko. Lebih baik kehidupan bangsa terjaga daripada misalnya, adanya sekelompok orang yang memaksakan kehendak atas nama demokrasi padahal antidemokrasi,” ungkap Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10/17).
Pemerintah dalam menghadapi situasi seperti sekarang ini memang harus bersikap tegas demi menjaga keutuhan dan persatuan bangsa.
Menurutnya, Perppu Ormas yang diteken Presiden Joko Widodo lahir sebagai sikap nyata ketegasan pemerintah.
Menurut anggota Komisi II DPR itu, Perppu Ormas juga telah dibuat sesuai dengan kaidah dan koridor hukum sehingga tidak semena-mena dalam membubarkan organisasi yang diduga anti-Pancasila.