JAKARTA, Bernas.id ? Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengungkapkan keinginannya terkait sistem penuntutan seperti di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diterapkan pada Detasemen Khusus (Densus) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Menurutnya, sistem yang berlaku di KPK adalah proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dilakukan dalam satu atap. Sistem itu akan diterapkan di Densus Tipikor dengan alasan agar berkas perkara tak bolak balik antara Kepolisian-Kejaksaan seperti yang selama ini terjadi.
“Kami sudah siapkan tempat untuk satu atap di eks Polda Metro Jaya. Namun, kalau tidak bisa satu atap paling tidak dari Kejaksaan Agung membentuk tim yang bisa melekat sehingga perkara ini tidak usah bolak-balik,” terang Kapolri Tito dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/10/17).
Lebih lanjut, salah satu kelebihan KPK adalah penyidik dan penuntut umum bisa berkoordinasi langsung.
Sistem ini dianggapnya baik untuk dicontoh di Densus Tipikor.
“Tanpa mengurangi kewenangan teman-teman Kejaksaan dalam penanganan korupsi. Ini hanya tim kecil yang disiapkan untuk mendukung penuntutan sehingga tidak ada perkara yang bolak balik,” ungkapnya.
Pada kesempatan rapat bersama ini, Kapolri mengharapkan pimpinan maupun anggota Komisi III bisa mendukung dan ikut menyampaikannya agar kesepakatan ini bisa segera tercapai. Rencananya, ada 3.560 personel dan dipimpin oleh seorang jenderal bintang dua.
“Sehingga ada kesepakatan antara Polri dan Kejaksaan tentang tim ini,” imbuh Kapolri.