JAKARTA, Bernas.id ? Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah justru mempertanyakan sikap Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) oleh Polri.
Fahri merasa sikap Wapres itu berbeda dengan sikap Istana. Ia pun menganggap perbedaan sikap eksekutif tersebut tidak profesional. Apalagi, kata Fahri, Presiden Joko Widodo juga belum pernah memanggil Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Jaksa Agung HM Prasetyo untuk membicarakan pembentukan Densus Tipikor.
“Saya enggak ngerti.
Kayaknya Presiden dan Wapres punya kantor masing-masing dan ngomong masing-masing. Padahal seharusnya mereka itu kantornya cuma satu, Istana.
Presidensialisme itu ya presiden, jangan ada yang lain,” terang Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/10/17).
Semestinya pemerintah mengeluarkan pernyataan resmi terkait rencana pembentukan Densus Tipikor dengan didahului rapat kabinet bersama Kapolri dan Jaksa Agung.
Fahri menambahkan DPR melalui Komisi III serius memberi masukan kepada Polri untuk mengorganisasi ulang strukturnya agar bisa optimal dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air.
Pihaknya pun meminta pemerintah menyikapinya dengan serius. Pemberantasan korupsi itu dilakukan oleh lembaga penegak hukum inti, yakni Polri dan Kejaksaan.
“Kita mikirnya siang malem rapat sampe subuh, Presiden dan orangnya nanggepin kayak omongan pinggir jalan aja.
Enggak profesional gitu lho. Enggak paham kita bahwa kita itu mikirnya serius. Dia (JK) seenaknya aja ngomong,” imbuh Fahri Hamzah.