JAKARTA, Bernas.id ? Tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP, Setya Novanto meminta perlindungan hukum kepada Komisi III DPR RI. Hal itu disampaikan melalui kuasa hukumnya, Fredrich Yunadi. Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa mengungkapkan komisinya tidak berhak memberikan perlindungan.
“Bukan wilayah Komisi III melakukan perlindungan.
Tapi sebagai pribadi jangan sampai hak-hak Pak Novanto dirugikan oleh apa pun yang berkaitan dengan urusan KPK ini,” kata Desmond di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/11/17).
“Kewajiban kamilah Komisi III hukum bukan karena Pak Novanto saja siapa pun yang dirugikan persoalan hukumnya. Dulu kan hukumnya Komisi III harus aktif,” imbuhnya.
Sebelumnya, Fredrich Yunadi menyampaikan upaya hukum yang diajukan Setya Novanto sudah sesuai dengan aturan perundangan-undangan yang berlaku. Permohonan perlindungan hukum juga disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.
“Beliau sudah minta perlindungan hukum langsung ke Komisi III.
Karena kan beliau biarpun Ketua (DPR RI), tapi kan yang membidangi hukum kan Komisi III. Jadi, beliau melakukan upaya hukum sesuai dengan prosedur hukum yang sebenarnya,” ungkap Fredrich, Senin (20/11/17).

