Bernas.id – Pernahkah Anda sebagai orang tua murid di akhir tahun ajaran beramai-ramai mengumpulkan uang dengan orang tua murid lainnya untuk membeli sesuatu dan diberikan kepada guru? Kalau pernah, berarti Anda sudah melakukan tindak pidana korupsi. Anda sebagai pelaku sekaligus perencana terjadinya korupsi.
Jadi korupsi itu tidak saja berkenaan dengan mencuri uang negara, tapi melakukan pemberian sesuatu kepada seseorang sebagai ucapan terima kasih, menyuap untuk mendapatkan sesuatu.
Dalam hal ini apakah negara dirugikan? Tidak sama sekali.
Menurut United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) atau Konvensi Antikorupsi PBB yang sudah diratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ada 7 jenis korupsi.
Mengacu kepada UU NO.31/1990 jo UU NO.20/2001 menyebutkan bahwa korupsi mencakup 7 pengelompokan, yakni:
Pertama adalah korupsi yang merugikan negara. Tindak korupsi yang termasuk ke dalam kategori menimbulkan kerugian keuntungan negara pada umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai jabatan dalam instansi pemerintah. Mereka mencari untung dengan melawan hukum dan merugikan negara, serta menyalahgunakan jabatan untuk mencari untung dan merugikan negara.
Contohnya adalah kasus yang menjerat Fuad Amin Imron, mantan Bupati Bangkalan.
Fuad Amin Imron ditangkap KPK karena melakukan tindakan meminta bagian/jatah proyek investasi.
Sebagai bupati, Fuad meminta fee dari anggaran APBD yang diterima satuan kerja perangkat daerah (SKPD) 2003-2010 sebesar Rp 159,126 miliar dan 2010-2013 sebesar Rp 182,574 miliar.
Mengejutkan, jumlah fee 10 persen selama 10 tahun sebesar Rp 341 miliar.
Ketua DPRD Bangkalan 2004-2019 itu terbukti melakukan kejahatan korupsi dan pencucian uang kurun 2003-2014 mencapai Rp 414 miliar. Sayangnya pada tahun 2014, Fuad ditangkap KPK.
Kedua, suap-menyuap. Tindak pidana korupsi berbentuk suap menyuap ini merupakan salah satu bentuk tindakan korupsi yang menjamur di masyarakat.
Praktiknya bisa mudah dijumpai dalam kehidupan sehari. Bisa saja antara masyarakat dengan pejabat pemerintahan, pegawai pemerintahan dan pejabat di atasnya. Hal ini karena ada kepentingan tertentu.
Bupati Klaten nonaktif Sri Hartini adalah salah satu kepala daerah yang ditangkap tangan oleh KPK.
Sri Hartini mengakui menerima suap seperti mutasi PNS di Setda Pemkab Klaten, rumah sakit, instansi lain. Ada pula jual beli jabatan, mutasi, dan promosi kepala sekolah.
Suap-menyuap, bisa juga antara orantua murid dengan guru utamanya saat kenaikan kelas.
Orangtua murid bisa saja datang menemui wali kelas agar anaknya mendapat nilai bagus. Tak segan-segan ada yang sampai berani membayar dengan uang. Ada hakim yang disuap agar bisa meloloskan seorang tersangka.
Ketiga, penggelapan atau penyalahgunaan jabatan.
Tindak penyalahgunaan jabatan bisa saja dilakukan oleh masyarakat.
Dalam institusi pemerintahan, pegawai negeri atau pejabat publik menyalahgunakan uang atau membiarkan penyalahgunaan uang, pemalsuan bukti untuk pemeriksaan administrasi, penghancuran bukti atau membiarkan orang lain merusak bukti atau membantu orang lain merusak bukti.
Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali dijatuhi hukuman 6 tahun penjara karena penyalahgunaan wewenang dan menggunakan dana operasional menteri (DOM) untuk kepentingan pribadi.
Di lingkungan organisasi, komunitas, atau kelompok-kelompok yang melakukan kegiatan juga bisa terjadi.
Contoh sederhana tindak penggelapan uang ini menuliskan bukti belanja yang jumlahnya lebih banyak atau malah membuat nota baru.
Saat terlibat sebuah kepanitian, bisa saja seseorang meminta kwitansi kosong kemudian ditulis sebagai bukti belanja kebutuhan acara apa saja.
Padahal uang itu masuk kantong pribadi.
Keempat korupsi berbentuk pemerasan.
Pemerasan ini bertujuan ingin memperkaya diri sendiri tetapi merugikan orang lain. Seorang pejabat atau pengusaha bisa saja ?memalak? aset milik masyarakat agar proyeknya lancar.
Namun, lahan miliki masyarakat terpaksa digusur dengan ganti rugi yang tak sebanding.
Kelima tindak korupsi dalam bentuk pemberian hadiah atau gratifikasi.
Pengertian gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B UU No.
20 Tahun 2001, pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
KPK pernah membongkar kasus yang menjerat manta Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum. Dalam persidangan pada awal 2014, Anas terbukti menerima hadiah dari berbagai proyek pemerintah serta melakukan pencucian uang dengan membeli rumah di Jakarta dan lahan di Daerah Istimewa Yogyakarta senilai Rp 20,8 miliar.
Keenam, perbuatan curang.
Tindakan korupsi ini adalah melakukan perbuatan agar bisa menyelematkan atau menguntungkan satu pihak. Curang yang biasa terjadi di sekolah adalah menyontek. Ada pihak yang menyerobot tanah milik warga.
Saat seleksi CPNS mengandalkan orang dalam atau memanfaatkan calo. Salah satu celah kecurangan di pemerintahan adalah soal pembuatan anggaran. Curang itu bisa dilakukan oleh siapa saja.
Ingat ketika bapak atau ibu meminta untuk membeli sesuatu? Terkadang uang kembalian itu tidak diberikan lagi pada mereka tapi dibawa kita.
Ketujuh, benturan kepentingan dalam sebuah pengadaan. Pegawai pemerintah, pejabat publik ataupun seseorang yang diberi kekuasaan dan kewenangan malah ikut dalam pengadaan yang seharusnya diurus.
Dalam buku Pedoman Penanganan Konflik Kepentingan (disebut juga Benturan Kepentingan) yang diterbitkan KPK edisi pertama Oktober 2009 dinyatakan: ?Konflik kepentingan adalah situasi dimana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya?.
Meski pengertian tersebut untuk penyelenggara negara, akan tetapi siapapun yang memiliki kekuasaan dan kewenangan di sektor swasta sekalipun dan memiliki potensi benturan kepentingan mereka dapat melakukan penyimpangan termasuk korupsi.
Korupsi menjamur dimana-mana. Bahkan, sebagian koruptor di Indonesia menganggap kalau dirinya tertangkap bahkan akhirnya dijatuhi hukuman, semata mata karena sial atau apes. Rasa bersalah pun mungkin tidak ada.
Koruptor pun malah berkelit dan membantah kesalahan yang diperbuatnya. Efek jera atas hukuman yang dijatuhkan bisa jadi tidak berpengaruh pada diri banyak koruptor.
Sanksi terhadap koruptor sebelumnya bukan untuk berkaca dan tak membuat seseorang takut.
Korupsi dimulai dengan adanya motif atau alasan suatu kebutuhan. Kebutuhan finansial dipicu karena keinginan hidup berlebihan, tuntutan kebutuhan keluarga, ingin kaya.
Faktor berikutnya adalah peluang. Artinya, seseorang memiliki jabatan bisa menjadi pengambil keputusan sehingga penyalahgunaan wewenang pun bisa terjadi.
Salah satu biang keroknya adalah benturan kepentingan. Kewenangan yang menjadi tanggungjawabnya disalahgunakan hanya demi memperkaya diri atau kelompoknya. Tanpa adanya pengawasan maka tercipta peluang dan ruang korupsi.
Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi adalah menciptakan kondisi pengawasan.
UNCAC dan KPK
Indonesia memperkuat kerja sama internasional terkait pemberantasan korupsi. Langkah yang ditempuh yaitu melalui pertemuan negara pihak Konvensi PBB Anti Korupsi. United Nations Convention Againts Corruption (UNCAC) dirumuskan pada 9-11 Desember 2003 di Meksiko. Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut dalam konvensi tersebut.
Hal ini bisa dikatakan ada keseriusan pemerintah memberantas korupsi.
Pada 9 Oktober 2017, KPK dan Kementerian Luar Negeri menjadi tuan rumah peninjauan implementasi UNCAC putaran II. Indonesia ditinjau oleh dua negara (reviewer) dari Yaman dan Ghana. Kedua negara ini terpilih dengan cara diundi.
Indonesia adalah salah satu negara pihak pada UNCAC. Ada 182 negara yang bergabung dan menandatangani UNCAC.
Indonesia ikut menandatangani konvensi tersebut pada tanggal 18 Desember 2003 dan Indonesia telah meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.
Dengan meratifikasi UNCAC, maka Indonesia berkewajiban mengimplementasikan pasal-pasal UNCAC.
Untuk memastikan implementasi UNCAC di negara pihak, maka dilakukan peninjauan dalam dua putaran yang masing-masing berdurasi lima tahun.
Mengutip dari laman KPK, Selasa (28/11), Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengungkapkan bahwa peninjauan UNCAC pada putaran II merupakan momentum strategis untuk menambal celah undang-undang dan aturan yang mungkin masih bisa dimanfaatkan dieksploitasi para koruptor. Dengan demikian, Indonesia harus menunjukkan komitmen memberantas korupsi.
Sehingga peninjauan UNCAC dari bisa menghasilkan rekomendasi yang realistis untuk dijalankan Indonesia.
Tidak dipungkiri bahwa tindak pidana korupsi menyebabkan kerugian pada sektor keuangan maupun kekayaan negara yang berimplikasi terhadap program-program pemerintah untuk menyejahterakan rakyat menjadi terhambat.
?Tidak mudah bagi Indonesia untuk disebut efektif berantas korupsi meski sudah 2 putaran peninjauan oleh PBB (UNCAC). Hal ini antara lain disebabkan karena miringnya dukungan terhadap KPK oleh pemerintah, terutama DPR (legislatif) dan eksekutif dan yudikatif,? kata Pakar Ilmu Komunikasi Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Lukas S.
Ispandriarno dihubungi Bernas dalam keterangan tertulis, Selasa (28/11).
Apalagi Ketua DPR RI Setya Novanto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP. Setya Novanto juga ditahan KPK hingga 6 Desember 2017 mendatang.
?Korupsi yang dilakukan Ketua DPR adalah wajah buruk dan nyata penggerogotan terhadap KPK,? ungkapnya.
Ia menjelaskan puluhan anggota DPR RI juga divonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Sejumlah terduga atau tersangka korupsi gencar melakukan manuver politik untuk berkelit, termasuk membentuk Pansus Hak Angket KPK di DPR.
Lagi, sejumlah kepala daerah tersandung kasus korupsi seperti penyelewengan jabatan, terima suap dan ditangkap tangan oleh KPK.
Sayangnya, lembaga kejaksaan dan Polri belum serius mendukung upaya pemberantasan korupsi.
UNCAC adalah terobosan untuk pemberantasan korupsi utamanya dalam pengembalian aset. Indonesia sudah meratifikasi konvensi ini.
Namun, ada permasalahan-permasalahan yang pada akhirnya menyebabkan Indonesia tidak dapat memaksimalkan usaha pengembalian aset.
Tak sekadar dijebloskan ke penjara tetapi juga diminta mengembalikan uang hasil korupsi.
Vonis yang diberikan hakim terhadap koruptor atau terdakwa kasus korupsi hanya sekitar 5 tahun bahkan ada yang kurang dari 5 tahun. Ada yang menilai vonis yang dijatuhkan tak sebanding dengan perbuatannya merugikan negara maupun menyengsarakan rakyat.
?Sejauh ini vonis atas koruptor masih terhitung ringan, rata-rata 2 tahun.
Tentu ini sangat tidak adil karena korbannya adalah rakyat, yang mengalami berbagai kesulitan misalnya rusaknya infrastruktur, jalan raya, jembatan, sekolah, kacaunya rencana single indentity dalam KTP-elektronik karena dikorup,?
imbuh Lukas.
Soal pengembalian aset oleh terdakwa kasus korupsi, menurut Lukas, adalah hal yang adil. Pengembalian aset ini memang tidak sepenuhnya cepat memulihkan kondisi keuangan lembaga atau negara tetapi hal ini menjadi tanggungjawab koruptor yang menggerogoti uang rakyat.
?Adalah adil bila kekayaan yang diperoleh koruptor dikembalikan semuanya, masih ditambah denda dan kurungan. Koruptor harus dibuat jera, hidup miskin/seadanya di penjara.
Ironisnya, sejumlah koruptor tetap saja bisa hidup nikmat di penjara,? ujar dia.
📊 Survei Kilat BERNAS
Apakah Anda tertarik kuliah lagi?
Jawaban Anda membantu kami menyajikan konten yang lebih relevan.
FAQ: Ringkasan Cepat
Apa inti dari Ada 7 Jenis Korupsi di Masyarakat Lho! Yakin Anda Belum Pernah Korupsi??
Pernahkah Anda sebagai orang tua murid di akhir tahun ajaran beramai-ramai mengumpulkan uang dengan orang tua murid lainnya untuk membeli sesuatu dan diberikan...
Apakah cara ini masih relevan di tahun ini?
Ya, panduan ini telah diperbarui oleh Tim Redaksi BERNAS.id dan diverifikasi keakuratannya. Kami selalu menyajikan informasi teknologi yang *up-to-date*.




