JAKARTA, Bernas.id ? Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan membeberkan perlakuan tidak adil dan sewenang-wenang oleh institusi negara. Institusi yang dimaksud adalah aparat penegak hukum kepada partai dan kader Demokrat sejak Pilkada 2017.
“Perlakuan tidak adil terhadap Partai Demokrat ini bukan pertama kali, tetapi yang kesekian kali,” ungkap Hinca di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (3/1/18) malam.
Ia menjelaskan perlakuan-perlakuan yang merugikan partai dan kader Demokrat. Pertama, saat Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.
Saat itu partai Demokrat bersama PPP, PKB dan PAN mengusung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni, Sylviana diperiksa bersama suaminya.
Sylviana diperiksa atas dua kasus, yaitu dugaan korupsi pembangunan Masjid Al Fauz di kompleks kantor Wali Kota Jakarta Pusat dan dugaan korupsi pengelolaan dana hibah DKI Jakarta untuk Kwarda Pramuka Jakarta.
“Diperiksa penyidik pada saat Pilkada sudah berproses sampai selesai yang pada waktu itu terpaksa harus menggerus citra pasangan ini,” ujarnya.
Dikatakan Hinca, pada akhirnya tidak diketahui kapan kasus itu berakhir. Suara AHY-Sylviana, kata Hinca, tergerus oleh tuduhan dari mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar kepada Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Menurutnya, Antasari berbicara tentang dugaan kriminalisasi terhadap dirinya.
Kasus yang menjerat Antasari itu terjadi saat, SBY menjabat sebagai Presiden. Karenanya, SBY disebut-sebut tahu persis kasus yang menjerat Antasari.
Antasari mendekam di penjara selama delapan tahun atas dugaan terlibat kasus pembunuhan bos Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen.
“Sudah kami laporkan ke penegak hukum yang sampai saat ini masih belum diproses secara tuntas,” ujarnya.
Rasa tidak adil kedua adalah saat proses Pilkada Papua 2018. Pasangan calon yang didukung Demokrat, Lucas Enembe dan Klemen Tinal, gubernur dan wakil gubernur inkumben yang akan maju Pilkada kembali dipaksa bercerai.
Lucas dipaksa menerima wakil lain yang bukan atas kehendaknya pada kisaran Oktober 2017 lalu.
Perlakuan tidak adil juga dirasakan saat Pilkada Kalimantan Timur 2018. Di mana, Wali Kota Samarinda, Syaharie Jaang yang akan maju Pilkada Kaltim bersama dengan Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi juga dipaksa berpisah.