JAKARTA, Bernas.id ? Masyarakat sipil pun bergerak menolak Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang baru saja disahkan. Putusan MK ini menuai polemik berbagai kalangan.
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil mengaku ragu untuk menggugat UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Karena, mereka mempertanyakan integritas Ketua MK Arief Hidayat yang dinilai terjerat sejumlah pelanggaran etik.
Mantan Ketua MK Mahfud MD pun menanggapi sikap Koalisi Masyarakat Sipil tersebut. Menurutnya, kelompok masyarakat bisa saja tidak mengajukan gugatan uji materi UU MD3. Di satu sisi, sikap itu juga dapat menjadi kritik bagi MK.
“Kalau masyarakat yang tidak mau mengajukan, itu urusan mereka.
Artinya, kalau memang sudah tidak percaya itu juga teguran moral lah terhadap MK,” terang Mahfud MD di Glodok, Jakarta Barat, Jumat (16/2/18).
Meski demikian, Mahfud mengingatkan bahwa MK tidak dapat terikat dengan teguran moral tersebut. Menurutnya, teguran moral itu mestinya juga muncul dari tubuh MK sendiri.
“MK juga secara yuridis tidak terikat memang terhadap teguran-teguran moral itu. Itu masalah nurani masing-masing,” ujarnya.
“Kalau moral itu hukumannya bersifat otonom, datang dari diri sendiri, kesadaran diri sendiri.
Rasa malu, takut, merasa tebal muka, itu bagian dari bisikan nurani masing-masing orang,” tandas Mahfud.
Baca Juga 75 Guru Besar Desak Arief Hidayat Mundur. Ini Bunyi Surat Pertimbangannya
Mahfud mengharapkan MK bisa mendengar suara nurani masyarakat. Mahfud pun enggan mengomentari tuntutan masyarakat yang meminta Arief Hidayat mundur dari jabatan Ketua MK.