JAKARTA, Bernas.id ? Masa kampanye bagi pasangan calon kepala daerah peserta Pilkada serentak 2018 sudah dimulai sejak Kamis (15/2/18) lalu. Rupanya, tak semua calon pemimpin daerah itu ikut kampanye. Ada lima calon yang malah dijebloskan ke rumah tahanan atas dugaan kasus korupsi.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan bahwa setiap calon kepala daerah tetap memiliki hak untuk mengikuti Kampanye Pilkada 2018 yang berakhir pada 23 Juni 2018.
Di lain sisi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tegas tidak mengizinkan para calon pimpinan daerah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) itu untuk ikut kampanye.
Sejak awal KPK menyatakan kalau setiap kepala daerah yang sudah ditahan KPK akan mengikuti aturan penahanan. Dengan demikian, taka da kesempatan peluang bagi calon kepala daerah yang ditahan bisa mengikuti kampanye Pilkada 2018.
“Tidak ada alasan izin keluar tahanan untuk kampanye di hukum acara. Jika ditahan maka yang berlaki aturan penahahan,” tegas Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Senin (19/2/18).
Setidaknya ada empat calon petahana Pilkada 2018 terjaring OTT KPK dan telah mendekam di rutan.
Mereka adalah calon Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Marianus Sae, calon Bupati Jombang Nyono Suharli, calon Bupati Subang Imas Aryumningsih, dan calon Gubernur Lampung Mustafa.
Baca Juga Calon Kepala Daerah di Pilkada Serentak 2018 dari Provinsi Sulawesi dan Maluku
Terbaru
Di awal bulan Maret, KPK telah menetapkan Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra dan sang ayah, Asrun. Keduanya ditangkap pada 28 Februari 2018. Asrun merupakan mantan Wali Kota Kendari dua periode (2007-2012 dan 2012-2017) dan tengah mencalonkan diri sebagai calon gubernur Sulawesi Tenggara pada Pilkada Serentak 2018.