JAKARTA, Bernas.id ? Direksi Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyayangkan sikap pemerintah yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda proses hukum terhadap calon kepala daerah.
Pihaknya menilai sikap tersebut akan berdampak besar ke depan. Masyarakat yang terbuka peluang memilih calon bermasalah pun bisa jadi kena dampaknya.
“Penundaan proses hukum atas calon-calon bermasalah akan merugikan pemilih,” ungkap Titi, Senin (12/3/18) malam.
Baca Juga Isyarat Ketua KPK, Ada Calon Kepala Daerah Bisa Berstatus Tersangka
Menurutnya, semestinya pemerintah tidak perlu gelisah dengan gerakan penegakan hukum yang dilakukan lembaga antirasuah itu. Pasalnya, KPK memproses hukum seseorang dengan alat bukti yang kuat.
Kalaupun melihat ada kejanggalan, ada mekanisme praperadilan yang bisa ditempuh. Dari perspektif pemilih, kata dia, jauh lebih diuntungkan jika proses hukum semakin cepat dilakukan terhadap calon kepala daerah.
“Sehingga bisa jadi referensi pendidikan pemilih sebagai pertimbangan dalam menggunakan hak pilih,” imbuhnya.
Padahal dengan informasi calon kepala daerahnya bermasalah apalagi tersangkut kasus korupsi, pemilihnya bisa mempertimbangkan lagi. Menurut Titi, tidak seorang pun yang menginginkan dipimpin oleh kepala daerah yang koruptif.