Berita Nasional Terpercaya

Menteri PUPR Menceritakan Tahapan Pemindahan Ibu Kota

0

SLEMAN, BERNAS.ID- Pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur akan dimulai pada tahun 2024. Meski hanya sebagai pusat pemerintah semata, proses pemindahan ibu kota ini akan dilakukan secara bertahap.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan dalam satu setengah tahun ini, pemerintah akan menyiapkan konsep desain ibu kota yang mencerminkan kota cerdas, modern, dan bertaraf internasional. ?Kita ingin mewujudkan kota cerdas dan modern berstandar internasional menjadikam ikon urban design  sebagai representasi kemajuan bangsa yang unggul,? kata Menteri PUPR kepada wartawan usai memberi kuliah umum di hadapan 471 mahasiswa baru program pascasarjana Fakulta Teknik UGM di Grha Sabha Pramana, Selasa 27 Agustus 2019.

Menteri PUPR mengatakan bahwa mulai pada tahun ini hingga 2020, pihaknya sedang menyiapkan desain kawasan, konsep tata ruang dan tata banguan  dan lingkungan. ?Kita akan menentukan dimana letak istananya, kantornya, perumahan, dan lokasi komersilnya,? katanya.

Selain itu, pihaknya dalam waktu dekat setelah anggaran sudah disetujui akan membangun prasarana dasar dalam rangka membuka akses menuju lokasi ibukota. ?Kemudian kita bangun waduk untuk pasokan air bersih dan sarana transportasi dari kereta api dan listriknya. Selanjutnya perumahan dan perkantoran,? katanya.

Pembangunan sarana dasar berupa jalan ini ditargetkan akan dimulai pada pertengahan tahun depan. Apabila sarana dasar ini sudah dibangun diikuti dengan perkantoran dan perumahan maka proses pemindahan sudah bisa dilakukan tahun 2023. ?Pemindahan akan bertahap, mulai kantor utama PU dulu, kantor keuangan, kantor presiden dan itu bertahap,? katanya.

Menteri PUPR menyebut lahan yang diperukan untuk pembangunan ibu kota ini seluas 180 ribu hektar, tapi untuk tahap awal menurutnya akan di bangun di lahan seluas 40 ribu hektar. ?Bangunan utama di lahan seluas 40 ribu hektar,? katanya.

Ia menjamin proses pembangunan ibu kota baru ini tidak merusak lingkungan. Bahkan pihaknya akan menghijaukan kembali daerah bekas sawit dan batu bara yang ada di sekitar ibu kota baru. ?Konsepnya A City in The Forest, hutan Suharto banyak bekas illegal sawit akan dihutankan lagi,? katanya.

Ia memperkirakan jumlah penduduk di ibu kota yang baru sekitar 1,5 juta karena berasal dari tambahan 800 ribu ASN yang akan dipindahkan bekerja di ibu kota yang baru. Sebab, ibu kota yang baru hanya menjadi pusat pemerintahan bukan kota bisnis dan perdagangan.

Proses pemindahan ibu kota ini, menurut Menteri PUPR dilakukan dengan kajian mendalam agar pemindahan ini tidak menjadi sia-sia. Bahkan pemerintah sudah mengkaji dari pengalaman 78 proses pemindahan ibu kota negara di seluruh dunia. ?Canberra, Putrajaya dan Brasilia sebagai contoh kita tidak ingin seperti itu,? katanya.

Menjawab pertanyaan wartawan soal desain bangunan, pihaknya akan melakukan diskusi lebih lanjut dengan para arsitek yang tergabung dalam IAI. ?Kita lagi mendiskusikan dengan IAI karena itu desain bangunan masa depan,? katanya.

Terkait dengan dana pembangunan ibu kota baru sekitar Rp 460 T, pemerintah hanya menggunakan dana APBN sebesar 19 persen, sisanya dari hasil Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) 54 persen dan dari pihak swasta 26 persen. Keterlibatan swasta di sini menurutnya dalam bentuk investasi. ?Misalnya investasi di air minum, kalo bendungan kita yang bikin,? katanya.

Dalam waktu dekat pemerintah akan meresmikan jalan tol Samarinda-balik papan pada pertengahan Oktober ini. Sementara peletakan batu pertama pembangunan jalan ibu kota direncanakan akan dimulai pertengahan tahun depan. ?Itu target kami, yang pentingnya prasarana  dasarnya dulu, aksesnya  dulu yang dibangun,? katanya.

Sedangkan, Muriani Emelda Isharyani, 39 tahun, mahasiwsa baru prodi doktor Teknik Industri, Fakultas Teknik UGM yang berasa dari kota Samarinda, dlam sesi tanya jawab dengan Menteri menuturkan agar pemerintah memperhatikan bencana banjir yang sering melanda kota Samarinda saat musim hujan tiba. Menurutnya banjir tersebut erat kaitanya dengan dampak penambagan  batubara dab sawit yang dilakukan di sekitar area bukit Suharto.

?Dari sisi lapangan pekerjaan kami senang dengan rencana pemindahan ibu kota ini sebab setelah harga sawit dan batu bar jatih, banyak pekerjaan yang berkurang namun kami khawatir banjir, huja tiga jam bisa selutut genangannya,? katanya.

Namun, Menteri PUPR mengatakan banjir yang melanda Samarinda beberapa waktu lalu disebabkan karena saluran drainase yang kurang baik. Pihaknya akan memperhatikan hal itu. ?Kejadian banjir di Samarinda bukan debit air tapi drainase kotanya, untuk ibu kota kita desain prasaranan jalan dan drainase untuk penduduk 1,5 juta sehingga tidak kena banjir,? katanya. (jat)

Leave A Reply

Your email address will not be published.