Berita Nasional Terpercaya

Tahun 2020, Masyarakat Diajak Sensus Penduduk Secara Online

0

SLEMAN, BERNAS.ID- Menyikapi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS) melaksanakan Rapat Teknis Nasional untuk persiapan pelaksanaan sensus penduduk tahun 2020. Harapannya, akan ada satu data penduduk yang konsisten antara data administrasi kependudukan dengan data sensus tahun 2020.

Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro mengatakan upaya ini dilakukan untuk memperoleh satu data secara nasional. “Intinya, kita berupaya tidak ada lagi data yang berbeda-beda untuk satu kepentingan atau satu hal yang dihasilkan oleh institusi yang berbeda-beda,” katanya seusai Rapat Teknis Nasional, Kepala BPS Kabupaten/Kota 2019 di Yogyakarta, Rabu 11 September 2019.

“Kalau pun data itu dihasilkan oleh institusi yang berbeda tetap harus konsisten dan keluarnya nanti tetap merupakan satu data yang represnetatif yang akurat dan sudah menenuhi semua kaidah statistik,” imbuhnya.

Menteri Bambang mengatakan untuk memperoleh satu data kependudukan tentunya, kita harus mengetahui dulu data versi administrasi kependudukan yang sering menjadi dasar untuk Pilkada atau Pemilu. “Nah data dukcapil ini seyogyanya harus konsisten dengan data statistik kependudukan karena itu melalui perpres satu data, kita upayakan ke depannya data kependudukan itu menjadi satu, baik data berdasarkan sensus maupun data yang berasal dari administrasi kependudukan,” ujarnya.

“Satu data kependudukan akan ada jika dibuat secara konsisten setelah kita benar-benar punya basis data yang konkrit dan solid. Data tersebut ke depannya harus selalu diupdate atau dimutakhirkan secara berkala secara konsisten dan akurat sehingga kita akan punya data penduduk yang lebih akurat lagi berdasarkan sensus, survei, atau berdasarkan admisistrasi kependudukan. Sebenarnya itulah ide mengenai satu data keoendudukan,” tambahnya.

Selain untuk kepentingan pilkada atau pemilu, Menteri Bambang menyebut akan bermanfaat untuk bidang perencanaan, strategi ekonomi, atau bidang penelitian terutama penelitian yang terkait ilmu sosial. “Satu data kependudukan yang akurat akan sangat penting dan menjadi data yang paling mendasar ketika akan membuat berbagai macam analisa, membuat atau memformulasi berbagai macam kebijakan. Semua ujung kebijakan dan analisa adalah kepada manusia khususnya penduduk Indonesia. Untuk itu akurasi data menjadi sangat penting. Karena kalau kita tidak punya data yang akurat maka kebijakan yang kita akan menjadi tidak tepat,” ujarnya.

“Diharapkan ke depannya nanti tidak ada lagi dualisme mengenai data kependudukan atau tidak ada lagi inkonstensi antara keduanya,” imbuhnya.

Sedangkan, Kecuk Suhariyanto, Kepala Pusat Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan mulai tahun 2020, BPS akan menggunakan data dukcapil sebagai basis terlebih dahulu sebelum melakukan sensus secara manual. “Jadi nanti sebelum BPS turun ke lapangan, kita sudah mempunyai data penduduk dulu, data itu yang kita update. Harapannya, kita nanti akan mempunyai jumlah penduduk secara de jure dan de facto, itu salah satu cara untuk menuju satu data kependudukan,” katanya.

“Kalau data dukcapil, itu kan de jure, artinya alamat KTP. Untuk itu, salah satu pertanyaannya nanti, akan ada pertanyaan, tempat tinggalnya di mana, sama dengan KTP atau tidak? Jadi kita punya data De Jure dan De Facto,” tambahnya.

Kecuk pun menyampaikan untuk pertama kalinya, BPS akan mengajak partisipasi penduduk untuk memperbarui data kependudukan sendiri melalui sensus online. “Mulai bulan Februari, nanti akan data sensus penduduk online, tinggal masukkan NIK, mengisi 19 pertanyaan mulai dari nama, pekerjaan, pendidikan. Itu yang akan kita olah dan lanjutkan pada tahun 2021,” ujarnya.

Selain efisiensi biaya akan semakin besar, kenapa dilakukan sensus online? Kecuk mengatakan mobilitas masyarakat yang sangat tinggi akan susah untuk didatangi dan interview, tetapi kalau ada partisipasi masyarakat dengan menggunakan handphone, kenapa tidak dilakukan. “Kita harapkan partisipasinya, 22 sampai 23 persen, kalau masih belum melakukan akan dilakukan sensus secara manual bulan Juli 2020,” jelasnya. (jat)

Leave A Reply

Your email address will not be published.