Berita Nasional Terpercaya

KPK Siap Bantiu Menkeu Tangkap Kepala Kantor Pajak yang Korup

0

JAKARTA, BERNAS.ID – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan masih ada kepala kantor pajak yang menjadi mafia. Padahal dirinya sudah melakukan reformasi birokrasi untuk mencegah praktik korupsi sejak 15 tahun lalu. KPK menyatakan siap membantu membenahi persoalan ini.

?Kalau memang Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melihat ada persoalan-persoalan lain yang perlu dibenahi, tidak menutup kemungkinan kita bisa melakukan kerjasama lagi,? kata Kepala Biro Hukum KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (3/12/2019).

Menurut Febri, salah satu yang harus dibenahi yakni mengenai penempatan pengisian jabatan. Ia menyarankan, seharusnya Kemenkeu membuat daftar rekam jejak para pejabat itu sebelum ditempatkan di jabatan tertentu, khususnya di Direktorat Pajak.

?Bagaimana upaya melakukan pencegahan dan menempatkan orang secara tepat dengan melihat integritas orang tersebut atau rekam jejaknya. Jadi kalau Menkeu punya peta siapa orang-orang yang masuk dalam kategori merah, kuning, atau hijau maka tentu saja orang yang diduga bermasalah tidak tepat menjabat posisi-posisi yang strategis,? imbuhnya.

Febri menegaskan, Direktorat Pajak merupakan institusi vital yang berkontribusi signifikan untuk penerimaan negara. Menurutnya, pejabat di Direktorat Pajak harus orang-orang yang memiliki integritas serta mempunyai komitmen anti korupsi.

?Kita membutuhkan orang-orang yang bekerja untuk bangsanya secara utuh dan tak mementingkan kepentingan pribadi dengan menerima suap atau gratifikasi,? ujar Febri.

Ia mencontohan kasus korupsi di sektor pajak yang melibatkan kepala kantor pajak dengan PT WAE. Katanya, daam kasus itu ada kongkalingkong para oknum petugas pajak untuk menurunkan kewajiban pajak.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan masih ada di kantor pelayanan pajak terjadi korupsi, ada yang sifatnya case, account representatives, petugas pemeriksaanya main-main atau kepala kantornya jadi mafia. Kita punya dua ekstrim case itu.

Sri Mulyani mengungkapkan belum semua kantor atau unit vertical DJP yang berhasil bebas dari tindak korupsi. Tercatat, dari 350 kantor pelayanan pajak yang tersebar di seluruh Indonesia baru 87 yang mendapatkan gelar Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan 19 kantor mendapatkan gelar Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), padahal Kemenkeu sudah menerapkan kebijakan itu sejak 2015.

Sri Mulyani kesal, gara-gara satu orang pelaku, citra buruk akan diterima oleh seluruh anak buah dan instansinya.

?Setitik itu membuat persepsi masyarakat terhadap pajak, oh seperti itu. Kan kesal dibuatnya. Padahal hanya satu yang seperti itu semuanya jadi dipersepsikan seperti itu. That?s pengkhianat, saya jadi kesal dibuatnya,? ucap Ani, panggilan akrabnya.

Sri Mulyani menegaskan, Indonesia telah berkomitmen menciptakan lingkungan birokrasi bebas korupsi sejak 2004, atau sejak Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mencanangkan Hari Anti Korupsi Dunia pada 9 Desember. Namun sampai saat ini masih terlihat beberapa tindak korupsi di lingkungan instansinya. (sbh)

Leave A Reply

Your email address will not be published.