Serapan KPR di Yogyakarta Minim, Mbah Bardi Awasi Subsidi Rumah Murah

YOGYAKARTA, BERNAS.ID – Melanjutkan kunjungan ke PT Bank Tabungan Negara (tbk) di masa Reses I Anggota Komisi VI DPR RI, Subardi dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap subsidi rumah murah dalam bentuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Sebagai satu-satunya bank yang memiliki tugas untuk mengelola subsidi KPR, Mbah Bardi (sapaan akrabnya-Red) ingin mengetahui bagaimana perkembangan penyaluran KPR terkait efektifitas dampak terhadap masyarakat dan korporasi, juga permasalahan yang dihadapi. ?Fungsi pengawasan dilakukan untuk melihat bagaimana pengelolaan KPR oleh BTN sehingga rakyat yang membutuhkan hunian bisa terfasilitasi dan BTN tidak merugi,? ujarnya, Kamis (26/12/2019) disela kunjungan.

Disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah BTN Jawa Tengah, Sri Nuryanti bahwa penyerapan subsidi KPR yang disalurkan pada 2019 oleh BTN Kantor Cabang Yogyakarta terbilang minim, hanya mencapai 20 Milyar dengan 169 unit rumah. Sedangkan anggaran pada 2019 sebanyak 71,499 Milyar. 

Sementara itu Kepala Cabang BTN Yogyakarta, Doni Iskandar mengakui minimnya penyerapan KPR oleh BTN Yogyakarta selain dikarenakan ketersediaan subsidi yang terbatas juga karena kendala perijinan yang dinilai tidak efektif di Yogyakarta sehingga membuat sulitnya nasabah untuk dapat mengakses KPR. ?Setidaknya ada 10 tahapan perijinan yang tidak pararel, di setiap perizinan akan memakan waktu berbulan bahkan bertahun-tahun, jadi aspirasi kami agar ada penyelesaian secara regulasi,? keluh Doni.

Sebagai orang yang pernah berkecimpung di dunia properti, Politisi partai NasDem asal Yogyakarta ini membenarkan sulitnya proses perijinan yang bukan hanya memakan waktu lama namun juga modal yang tidak sedikit. Hal tersebut akan berdampak buruk bagi pertumbuhan bisnis BTN karena akhirnya bisnis properti menjadi lesu dan masyarakatpun sulit mengakses hunian murah. Untuk itu, pada pertemuan tersebut Mbah Bardi mengusulkan BTN untuk bersinergi dengan lembaga legislatif khususnya DPR RI Komisi VI untuk menyelesaikan persoalan ini. ?Sampaikan secara tertulis persoalan yang dihadapi, kemudian komisi VI DPR RI dengan kewenangannya sebagai mitra BUMN akan melakukan gelar kasus, dan saya akan memediasi dengan mengundang instansi terkait untuk mencari penyelesaian pada persoalan ini.? Upaya tersebut dilakukan agar nantinya ada regulasi yang tidak menyulitkan masyarakat sehingga tidak akan ada kerugian karena sulitnya proses perijinan,” lanjutnya.

Selain itu, menurut Mbah Bardi infrastruktur yang tidak memadai seperti akses jalan dan air bersih menjadi faktor lain minimnya penyerapan KPR oleh masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan integrasi seluruh pihak baik pemerintah maupun korporasi untuk dapat menanggulangi persoalan infrastruktur. (cdr)