Berita Nasional Terpercaya

Jokowi Minta Tidak Ada Ego Sektoral Dalam Penyusunan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

0

JAKARTA, BERNAS.ID – Presiden Joko Widodo meminta seluruh kementerian atau lembaga terkait bersinergi dalam menyusun rancangan Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja. Ditegaskan Jokowi, penyusunan harus dilakukan secara terpadu, karena aturan ini akan merevisi banyak UU dan nantinya diajukan ke DPR untuk disetujui.

?Saya minta visi besar dan framework-nya harus memiliki fokus yang jelas agar dijaga konsistennya. Harus betul-setul sinkron, terpadu,? kata Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/12/2019).

Ia menyebutkan dalam penyusunan Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja ini setidaknya akan melibatkan 30 kementerian dan lembaga terkait. Untuk itu, Jokowi mengingatkan agar tidak ada ego sektoral.

?Saya tidak ingin RUU ini hanya menjadi tempat menampung keinginan-keinginan kementerian dan lembaga. Jangan sampai hanya menampung keinginan, tapi tidak masuk ke visi besar yang saya sampaikan,? tegas Jokowi.

?Tolong dicek, hati-hati betul, jangan sampai dimanfaatkan untuk tumpangan pasal-pasal titipan yang tidak relevan,? tambahnya.

Jokowi juga meminta para menterinya untuk mulai menyiapkan peraturan turunan dari Omnibus Law, baik dalam bentuk rancangan Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen), atau Peraturan Presiden (Perpres).

Terakhir, Jokowi meminta jajarannya mensosialisasikan rancangan Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja kepada masyarakat sebelum diajukan ke DPR. Dengan begitu, masyarakat bisa mengetahui isi rancangan itu dan bisa memberikan kritik serta masukan.

?Sebelum masuk ke DPR, para Menko, Menkum dan HAM, Mensesneg ekspor ke publik. Jadi kalau ada hal yang perlu diakomidir harus kita perhatikan, ada keterbukaan yang kita inginkan,? imbuhnya.

Omnibus Law adalah sebuah aturan yang bisa sekaligus merevisi banyak UU. Ada tiga Omnibus Law yang akan diajukan secara bertahap, yaitu tentang Cipta Lapangan Kerja, Perpajakan, dan yang berkaitan dengan Usaha Mikri Kecil dan Menengah (UMKM).

Presiden Jokowi menyebut Omnibus Law ini akan merevisi sekaligus 83 UU yang mengganggu pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia. (sbh)

Leave A Reply

Your email address will not be published.