Bawaslu Tak Berwenang Batalkan Peraturan KPU

05 September 2018

Bernas.id --Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak berwenang membatalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Legislstif yang antara lain melarang mantan narapidana (napi) kasus korupsi untuk menjadi calon anggota legislatif (Caleg). Yang berwenang membatalkan PKPU hanya Mahkamah Konstitusi (MK).

Karena itu, Bawaslu maupun KPU harus menunggu putusan MK mengenai apakah mantan napi korupsi, narkotika dan pedofilia boleh atau tidak menjadi caleg. Dan  sebelum MK mengeluarkan putusan maka PKPU tetap berlaku dan harus dipatuhi Bawaslu karena hal itu (PKPU) sudah menjadi peraturan perundang-undangan.

Hal itu disampaikan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Dr Mohammad Mahfud MD dalam Dialog Kebangsaan dengan tema Indonesia Merdeka Indonesia Beradab di Auditorium Abdulkahar Mudzakkir Kampus Terpadu UII, Rabu (5/9/2018). Hal itu juga ditegaskan Prof Mahfud dan Dr Artidjo Alkostar SH MH dalam jumpa pers usai dialog.

Menurut Mahfud MD, dalam UU Pemilu memang tidak ada larangan mantan napi korupsi untuk menjadi caleg. Namun, karena ada semangat untuk mewujudkan Pemilu yang bersih dan menghasilkan anggota legislatif atau wakil rakyat yang bersih dan bebas dari korupsi maka KPU mengeluarkan Peraturan KPU yang melarang mantan napi korupsi menjadi caleg. Dan peraturan itu sudah berlaku sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh semua pihak, termasuk partai politik maupun Bawaslu.

Dan bila ingin aturan itu diubah dengan membolehkan mantan napi menjadi caleg maka harus ada putusan dari MK sebagai lembaga tertinggi yang berwenang meluruskan peraturan yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. "Selama belum ada putusan MK untuk memperbaiki peraturan tersebut maka peraturan itu tetap berlaku dan harus dipatuhi oleh semua pihak termasuk Bawaslu. Dengan demikian, Bawaslu tidak berwenang untuk membatalkan peraturan tersebut," kata Mahfud MD.

Sementara mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar mengatakan, bila ada yang mengatakan peraturan KPU itu melanggar hak seseorang, dalam hal ini mantan napi korupsi, untuk menjadi caleg, itu salah secara yuridis dan sosial. Sebab, hak mantan napi korupsi sudah diberikan atau diperolehnya ketika ia menjadi caleg bahkan menjadi anggota legislatif sebelumnya, namun ternyata ia terbukti telah menyalahkgunakan hak itu untuk melakukan korupsi. Dengan demikian, ketika ia sudah divonis bersalah maka saat itu juga haknya (untuk menjadi caleg lagi, red) sudah hilang.

"Masa depan bangsa harus bebas dari korupsi. Jangan lagi bangsa ini dibebankan oleh orang-orang yang telah mengkhianati rakyat dengan melakukan korupsi. Jadi, jangan toleransi terhadap mantan napi korupsi atau pelaku korupsi karena integritas mereka sudah rusak," tegas Artijo Alkostar.

Sedangkan Cendikiawan Muslim Prof Dr Azyumardi Azra MA CBE mengatakan, kalau mantan napi korupsi diberi kesempatan menjadi caleg maka Indonesia tak akan bebas dari praktik-praktik korupsi. Sebab, caleg yang tidak korupsi saja bisa melakukan korupsi setelah terpilih, apalagi mereka mantan koruptor. "Jangan sampai kasus di DPRD Malang yang hampir semuanya ditahan KPK terjadi lagi. Bangsa ini harus bebas dari orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan menghkianati hak rakyat yang diwakili," kata Azyumardi Azra.

Dikatakan, Indonesia harus memilih pemimpin yang punya integritas. "Kalau memilih pemimpin yang tidak punya integritas dan orang yang mudah melakukan korupsi, berarti sudah menghkianati rakyat," katanya. (lip)

 

 

 


Penulis : Penulis
Editor : Editor