Bakal Calon DPD Sampaikan Renvoi Saat Ajudikasi

05 September 2018

Bernas.id - Salah satu bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dari DIY Bahrul Ulum menyampaikan renvoi saat sidang ajudikasi sengketa pencalonan di Bawaslu DIY, Rabu (5/9/2018).

Renvoi adalah pembetulan pada dokumen resmi. Renvoi yang disampaikan tersebut terkait jumlah dukungan yang dimiliki Bahrul untuk bisa meneruskan langkah untuk ditetapkan sebagai salah satu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari DIY pada Pemilu 2019.

“Pada awalnya, jumlah dukungan yang saya serahkan terkoreksi hingga separuhnya karena tidak memenuhi syarat. Namun, setelah proses perbaikan, saya memiliki dukungan lebih dari 2.000 suara atau lebih dari jumlah suara minimal yang harus dimiliki setiap calon,” kata Bahrul.

Melalui renvoi tersebut, Bahrul yang kini menjabat sebagai Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) DIY berharap agar seluruh pihak mengetahui perjuangan yang dibutuhkan untuk bisa menjadi salah satu calon anggota DPD dari DIY.

“Oleh karena itu, saya berharap agar status tidak memenuhi syarat ini bisa diubah menjadi memenuhi syarat dan saya ditetapkan dalam daftar calon sementara DPD dari DIY,” harapnya.

Bahrul mengajukan sengketa pencalonan anggota DPD setelah dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU DIY karena terlambat menyerahkan surat keterangan dari pengadilan negeri sebagai salah satu syarat pencalonan.

Dalam sidang ajudikasi tersebut, Bahrul menyerahkan 11 jenis bukti di antaranya surat pencalonan dan daftar riwayat hidup yang kemudian diverifikasi dan dicocokkan keabsahan dokumennya.

Komisioner KPU DIY Farid Bambang Siswantoro mengatakan, KPU sudah memiliki aturan yang wajib dipenuhi termasuk batas waktu penyerahan dokumen sebagai syarat pencalonan.

“Aturan harus ditepati tidak hanya oleh KPU tetapi juga masyarakat maupun calon. Kami pun tidak bisa mengubah aturan, termasuk ketetapan mengenai batas waktu penyerahan dokumen persyaratan,” tegasnya.

Dalam sidang ajudikasi tersebut, Farid juga mengatakan bahwa seluruh dokumen syarat pencalonan diungguh dalam sistem informasi pencalonan yang bisa diakses secara umum.

“Jika ada data yang tidak sesuai dan kemudian dimaklumi, maka hal itu bisa diketahui oleh seluruh pihak. Ini pun menjadi pertimbangan kami dalam menentukan apakah calon tersebut memenuhi syarat atau tidak,” katanya.

Dalam sidang tersebut, KPU DIY menyerahkan tujuh jenis bukti dan semuanya dinyatakan terverifikasi keabsahannya.

Walau demikian, Farid menyerahkan sepenuhnya hasil sidang ajudikasi ke Bawaslu DIY dan memastikan akan mematuhi apapun hasil keputusan Bawaslu atas sengketa pencalonan tersebut.

Sidang ajudikasi akan dilanjutkan dengan tahap penyampaian kesimpulan secara tertulis oleh kedua belah pihak, yaitu Bahrul Ulum selaku pemohon dan KPU DIY selaku termohon.

Penyerahan kesimpulan secara tertulis dilakukan pada Kamis (6/9) hingga pukul 16.00 WIB dan akan dilanjutkan dengan sidang keputusan pada Jumat (7/9) pukul 15.00 WIB. (den)


Penulis : Penulis
Editor : Editor