Caleg Sebar Hoaks Harus Ditangkap

06 September 2018

Bernas.id - Ketua Komisi A DPRD Kota Jogja Eko Suwanto meminta semua pihak harus menghormati dan mentaati peraturan perundang-undangan dalam mengikuti jalannya pemilu. Ia mendukung Polri menegakkan undang-undang ITE maupun aturan lain yang berkaitan dengan penyebaran hoaks, fitnah, atau ujaran kebencian. 

"Kalau di social media menemukan hoaks dan lain-lain, tangkap saja. Termasuk kalau ada caleg yang melakukan," tegas Eko dalam diskusi Strategi Melawan Hoaks, Fitnah, dan Ujaran Kebencian, Dalam Rangka Pemilu yang Bermartabat dan Berbudaya di DPRD DIY, Kamis (6/9/2018).

Ia juga mendesak Kementrian Kominfo untuk melakukan patroli cyber. Ia mendesak Pemerintah untuk segera menutup akun-akun di media sosial yang bermasalah. 

"Selama ini prosedurnya terlalu lama, harus ada kecepatan dalam penanganan, karena sekarang untuk viral di social media hitungannya bisa detik," ujarnya.

Untuk mengantisipasi hoaks, firnah, dan ujaran kebencian, ia mengimbau berbagai pihak untuk selalu mengkampanyekan pemilu yang jujur, adil, bermartabat, dan berbudaya. Selain itu pendidikan bagi masyarakat menururnya juga penting.

"Komisi A DPRD DIY melakukan berbagai kegiatan di antaranya literasi media sosial, menyasar generasi milenial. Yang turut diberikan juga adalah ideologi Pancasila. Tahun ini ada 8.800 orang di bawah 30 tahun yang menjadi sasaran peogram Pancasila dari Pemda DIY. Tahun depan jumlahnya juga sama," katanya.

Sementara Komisioner KPU DIY Siti Ghoniyatun selaku pembicara lain mengatakan, untuk kampanye, peserta pemilu paling banyak diperbolehkan memakai maksimal 10 akun untuk setiap jenis aplikasi. Yang boleh dimuat adalah visi, misi, dan program. 

"Akun didaftarkan paling lambat satu hari sebelum masa kampanye. Kalau dilanggar ada sanksi administrasinya, sanksi pidana dan sanksi denda. Menurut Undang-undang ITE dendanya bisa sampai satu miliar," ujar Siti. (den)


Penulis : Penulis
Editor : Editor