Sri Muslimatun Bantah Adanya Upah Biaya Pemandu Sebesar Rp 60 Ribu

10 September 2018

Bernas.id – Dalam akun Facebook Info Cegatan Jogja, seorang netizen Ridwan Syahriel mengeluarkan uneg-unegnya terhadap kejadian yang menimpanya ketika akan berwisata di Bunker Kali Adem, hari Minggu (9/9) kemarin siang.

Begini uneg-uneg Ridwan Syahriel:

Selamat malam admin dan warga ICJ. Saya mau sekedar sharing dan tanya pendapat. Tadi siang saya wisata ke area Bunker Kaliadem. Saat melewati TPR, kami ditagih uang retribusi 5rb permotor. Nah setelah melewati TPR ini saya dicegat oleh warga. Katanya, kami tidak boleh naik ke lokasi Bunker jika pakai kendaraan pribadi, kami diharuskan menyewa Jeep atau motor trail. Atau memang jika memaksa mau pakai kendaraan pribadi harus dipandu oleh orang tersebut dengan meminta upah 60rb rupiah. Katanya, ini akses jalan milik warga bukan pemerintah. Jadi harus bayar ke warga jika mau menggunakan jalan ini. Nah, yg mau saya tanyakan apakah tindakan tersebut dibenarkan? Apa memang tempat wisata tersebut sudah dikelola sepenuhnya oleh warga setempat?

Terkait kejadian tersebut, Wakil Bupati Sleman, Sri Muslimatun yang ditemui Bernas.id memberikan komentarnya bahwa semuanya itu dikembalikan kepada peraturan daerah yang berlaku. “Ya ini kita kembalikan kepada aturan daerah. Jadi, siapapun yang melanggar akan kena sanksi,” katanya.

“Ya kalau misalnya naik tidak boleh pakai kendaraan pribadi, ya dia jangan melanggar. Jadi, sudah diatur oleh Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, dan Dinas Pendapatan Daerah. Sudah diatur ini, jadi mereka yang melanggar peraturan tentu akan kita kenai sanksi,” imbuhnya.

Menurut Sri, kita harus melihat aturan yang berlaku dengan kejadian tersebut. “Di mana tidak bolehnya. Kendaraan seperti apa yang boleh, itu juga harus dilihat harus sesuai dengan aturannya,” jelasnya.

Terkait biaya upah pemandu sebesar Rp60.000 yang diminta, Sri Muslimatun membantahnya dengan menjawab, "Ya mestinya tidak ada". Ia pun kemebali menegaskan, “Pokoknya yang tidak sesuai aturan berarti itu melanggar aturan. Nah, ada aturan itu kan untuk ditegakkan, dipatuhi, harus ada sangsinya, siapapun, tidak membedakan,” pungkasnya. (jat)


Penulis : Penulis
Editor : Editor