Berita Nasional Terpercaya

Tolak Ujaran Kebencian di Masyarakat

0

Oleh : M Samsul Arifin

Jogja, HarianBernas.com – Internet adalah satu dari segelintir hal yang dibangun umat manusia, tetapi tak benar-benar kita pahami. Internet yang awalnya adalah alat transmisi informasi elektronik – sebuah deretan komputer seukuran ruangan – menjelma menjadi saluran energi dan ekspresi manusia tanpa batas yang menyentuh banyak aspek. Internet tak berwujud dan terus-menerus bermutasi, internet berkembang semakin besar dan kompleks setiap detiknya. Inilah sumber kebaikan yang besar, sekaligus benih kejahatan yang mengerikan.

Media sosial (Medsos) sebagai bagian dari internet juga mengalami hal yang sama, yaitu terus berkembang. Dulu kita mengenal friendstar, tetapi kini sudah seabrek jenis Medsos, seperti facebook, twitter, line, instagram, whatshap, dan lainnya. Banyak hal bisa kita lakukan dengan Medsos. Dalam bidang politik misalnya, menurut Douglas Hagar (2014), medsos bisa berkontribusi pada keberhasilan politik.

Baca juga: Sikap Terpuji Nabi Idris, Sosok yang Cerdas dan Kreatif pada Zamannya

Sayangnya, Medsos juga kerap digunakan untuk menebar kebencian (hate speech). Sebagai contoh, belakangan ini seorang pengguna facebook mengirim komentar yang rasis dan menghasut. Pengguna facebook itu mengekspresikan kemarahannya dengan mengatakan ingin berburu dan menyembelih orang berdasarkan kebenciannya terhadap ras tertentu. Dengan adanya hasutan ini, bila netizen menelan mentah-mentah informasi itu dan terus dibiarkan hasutan ini marak, bisa jadi itu akan membuahkan pertikaian antar kelompok.

Pada titik inilah, kemajemukan negeri ini tentunya bisa jadi akan ternodai. Padahal, kemajemukan ini telah tergambar sejak dulu seperti yang dilukiskan JS Furnivall (1939). Hanya saja, dalam beberapa tahun terakhir ini, kembali terjadi sejumlah peristiwa yang menunjukkan perilaku yang menciderai kemajemukan masyarakat Indonesia itu. Contoh kasusnya, adanya insiden di Tolikara dan kabupaten Aceh Singkil yang mengakibatkan satu orang tewas, sebagian warga luka-luka dan rumah ibadah dibakar.

Mengingat begitu maraknya kasus ujaran kebencian terutama melalui Medsos, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Jenderal Badrodin Haiti membuat Surat Edaran (SE) dengan nomor SE/6/X/2015. SE ini dibuat sebagai petunjuk bagi polisi agar lebih peka terhadap munculnya ujaran kebencian. Yang tergolong dalam ujaran kebencian dalam SE itu adalah penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tak menyenangkan, provokasi, penghasutan, dan penyebaran berita bohong.

Pisau bermata dua

SE Kapolri itu sebenarnya bisa menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, SE itu diperlukan agar kepolisian bisa dengan cepat mendeteksi hasutan, konflik dan meredamnya, sehingga tak terjadi anarkis di tengah-tengah masyarakat. Sebab, manajemen konflik saat ini lebih bersifat post-factum daripada yang bersifat antisipatif. Post-factum berarti sesudah terjadinya peristiwa itu. Telah menjadi kebiasaan di Indonesia bahwa semua pihak, termasuk pemerintah, baru sibuk mengatasi konflik itu terjadi. Padahal, setiap konflik selalu menyimpan benih-benih potensinya jauh sebelum konflik itu terjadi.

Masyarakat sekarang bergerak dengan dinamika yang serba cepat dan penuh persaingan, sehingga timbulnya konflik tak dapat dielakkan. Dimana saja kita berada, selalu ada “pilihan-pilihan yang bertentangan”. Pilihan-pilihan yang seperti ini -menurut Peg Pickering (2001)- akan menghasilkan konflik. Selain itu, kemajemukan dalam suatu negara juga memiliki potensi konflik yang luar biasa. Logika sederhananya, dengan dua orang saja dapat menghasilkan konflik, apalagi dengan banyaknya penduduk yang ada di Indonesia.

Dengan demikian, konflik adalah sebuah keniscayaan dalam suatu hubungan antara dua manusia atau lebih. Menjadi persoalan kemudian bila konflik itu disertai dengan adanya kekerasan. Dalam perspektif kebudayaan Islam, gejala kekerasan dipandang sebagai salah satu ciri kehidupan manusia yang belum beradab. Padahal jelas-jelas-meminjam bahasa Lewis Coser-kekerasan menjadi indikasi paling jelas bahwa dalam sistem politik, ekonomi, sosial dan hukum, terdapat persoalan fundamental yang masih belum mendapat perhatian.

Di sisi lain, SE itu bisa menjadi alat untuk membungkam kebebasan berpendapat masyarakat yang hidup di negeri penganut demokrasi. Sebagaimana yang disampaikan Ketua Dewan Pers Bagir Manan, dengan tegas menunjuk SE tersebut akan membangkitkan pasal karet yang dulu ada pada zaman kolonial Belanda.

Kekhawatiran SE menjadi alat pembungkam ini sebenarnya beralasan. Apalagi bila melihat data Komnas HAM mengenai Laporan Pengaduan Masyarakat Periode 2012-2015, yang menyebutkan bahwa kepolisian adalah lembaga yang paling banyak mendapatkan laporan pelanggaran HAM dari masyarakat. Berdasarkan data Komnas HAM mengenai Laporan Pengaduan Masyarakat Periode 2012-2015, jumlah pengaduan masyarakat yang terkait dengan kinerja kepolisian mencapai 2.483 berkas.

Pengawasan

Memang, SE itu adalah hak Kapolri Jendral (Pol) Badrodin Haiti, karena itu adalah urusan internal Polri. Akan tetapi, harapan kita adalah agar SE itu tak disalahgunakan, seperti untuk membungkam dan menghilangkan sikap kritisisme masyarakat Indonesia. Dengan adanya SE itu, kita berharap bukan justru menambah daftar aduan pelanggaran HAM yang dilakukan kepolisian.

Lord Acton (1834–1902) pernah mengungkapkan bahwa power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. SE itu rawan bisa disalahgunakan oleh kepolisian. Dengan SE itu bisa membuat kepolisian memiliki kuasa untuk mengatur apa-apa yang ada di Medsos. Tindakan Polri di lapanganlah yang akan membuktikan, apakah benar SE itu dikeluarkan sebagai upaya manajemen konflik antisipatif ataukan justru benar seperti kekhawatiran publik selama ini.

Karena itu, selain stakeholder mengawasi kepolisian, masyarakat juga harus ikut mengawasi agar SE itu tak diselewengkan. Selain itu, kebebasan berpendapat memang ada batasnya. Batas itu adalah norma-norma kesopanan, aturan hukum, dan jangan sampai kebebasan berbicara melanggar hak orang lain.

Baca juga: Inilah 99 Asmaul Husna Beserta Artinya Bahasa Indonesia Lengkap

Tak bisa seseorang bebas menghina, melecehkan orang, lembaga, atau agama lain dengan sesuka hatinya. Apalagi sampai menghasut dan memprovokasi sehingga memicu terjadinya tindak anarkisme. Hal-hal buruk seperti itu memang harus dicegah dan kepolisiaan berwenang di situ. Wallahu a’lam. ***

M. Samsul Arifin, Pegiat Forum Penulis Muda Jogja

Leave A Reply

Your email address will not be published.