Berita Nasional Terpercaya

Cegah Salah Sasaran, Publik Boleh Beri Masukan KMS

0

JOGJA, HarianBernas.com ? Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Jogja mengaku mencermati serius mekanisme dan distribusi pemberian Kartu Menuju Sejahtera (KMS). Hal tersebut untuk mencegah terjadinya kasus pemberian KMS kepada keluarga yang sejatinya tak berhak karena tergolong mampu dari segi ekonomi.

Publik juga bisa memberi masukan terkait keluarga yang layak atau sudah tidak layak menerima KMS. Hal itu diutarakan  Kabid Pengembangan dan Kesejahteraan Sosial Dinsosnakertrans Kota Jogja, Tri Maryatun, kepada HarianBernas.com, Jumat (27/11) kemarin, menyatakan pihaknya sampai dua kali melakukan tahapan verifikasi dan uji publik. Verifikasi dan uji publik bagi calon penerima KMS melibatkan tokoh masyarakat seperti Ketua RT dan RW setempat.

?Pada bulan Mei kami melakukan uji publik pertama dan di situ kami terang-terangan, ?Ini lho Pak RT, Pak RW, usulan yang panjenengan masukkan. Apakah layak untuk mendapatkan KMS?? katanya menerangkan saat proses uji publik.

Tri Maryatun mengatakan, proses verifikasi dan uji publik yang dilakukan Dinsosnakertrans terbuka untuk masukan ataupun kritik. ?Jika ada warga atau tokoh masyarakat yang menilai si A itu sudah tidak pantas, dan si B seharusnya berhak, bisa mengajukan usulan atau masukan ke kami,? ucap Tri.

KMS sendiri merupakan identitas yang menunjukkan keluarga dan anggota keluarga yang tercantum di dalamnya merupakan penduduk sasaran jaminan perlindungan sosial atau keluarga miskin. Namun sayangnya, Tri Maryatun mengakui masih banyak masyarakat salah kaprah memahami apa itu KMS. Ini bermula dari kecemburuan yang terjadi dalam masyarakat.

?Ada yang bilang, ?Aku kok nggak dapat KMS, padahal anakku tiga sekolah semua?? Mungkin banyak yang mengira KMS itu kartu untuk dapat keringanan atau bantuan sekolah, padahal bukan. KMS itu adalah kartu identitas yang menunjukkan suatu keluarga tergolong miskin atau sekarang namanya penduduk sasaran jaminan perlindungan sosial,? ungkapnya.

Sementara uji publik tahap kedua berlangsung di bulan November. Jika terdapat perbedaan data dari uji publik tahap pertama, Dinsosnakertrans segera melakukan verifikasi kilat.

?Bulan Juli sampai Agustus, dari hasil pendataan di lapangan kita buat form lengkap by name dan by address. Kemudian kita lakukan uji publik tahap kedua untuk memverifikasi kembali apakah betul yang bersangkutan layak mendapatkan KMS,? terangnya.

Untuk tahun 2016, Dinsosnakertrans telah memrogramkan pembagian KMS untuk 18.801 Kepala Keluarga (KK) atau sekitar 60.230 jiwa. Dari pendataan tahun ini bagi pemegang KMS 2016, sebanyak 31 KK atau 101 jiwa dikategorikan fakir miskin.

?Kategori miskin ada 5.983 KK atau 18.982 jiwa, sedangkan kategori rentan miskin ada 12.867 KK atau 41.147 KK,? tambah dia.

 

PERBANDINGAN DATA PEMEGANG KMS 2014 & 2015

                                                2014                                                       2015      

1. Fakir Miskin                  219 KK (759 jiwa)                              31 KK (101 jiwa)

2. Miskin                          9.365 KK (29.912 jiwa)                    5.983 KK (18.892 jiwa)

3. Rentan Miskin              10.907 KK (34.028 jiwa)                  12.867 KK (41.147 jiwa)

Jumlah                                  20.481 KK (64.699 jiwa)                  18.881 KK (60.230 jiwa)

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.