Berita Nasional Terpercaya

Untuk Ketiga Kalinya, Kejaksaan Agung Periksa Presiden Direktur PT Freeport

0

JAKARTA, HarianBernas.com–Untuk ketiga kalinya, Presiden Direktur (Presdir) PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin diperiksa penyelidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) untuk dimintai keterangan terkait rekaman kasus Freeport yang menyeret nama Ketua DPR RI Setya Novanto dan pengusaha M Reza Chalid.

Selain Maroef Sjamsuddin, penyelidik juga kembali meminta keterangan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said selaku pihak yang melaporkan rekaman itu kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Penyelidik harus berkerja keras guna mengungkap rekaman itu hingga apakah layak ditingkatkan ke penyidikan atau tidak dilanjutkan karena tidak ada bukti.

Kesigapan Kejagung yang langsung menanggapi tekanan publik atau “media” atas kasus Setya Novanto itu memang patut dipuji, akan tetapi penyebutan pasal permufakatan jahat sesuai Pasal 15 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam proses penyelidikan tidak tepat karena tahap penyelidikan merupakan upaya mengumpulkan bukti-bukti untuk mengetahui apakah ada unsur pidana atau tidak, sehingga belum diketahui pasal pidananya.

Nanun kenyataannya, Kejagung sudah terlanjur menyatakan pasal tersebut sehingga dapat dikatakan penanganan kasus tersebut “penyelidikan beraroma penyidikan”. Sesuai definisinya, penyelidikan merupakan tindakan mencari tahu apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana atau tidak, sedangkan penyidikan merupakan tindakan mencari dan menemukan, mengumpulkan alat bukti serta mencari siapa pelaku tindak pidana.

Dalam pelanggaran hukum, lazimnya penyebutan pasal dilakukan jika kasus dugaan tersebut telah ditemukan ada bukti kejahatan dalam arti kasus itu sudah ditingkatkan ke penyidikan. Dengan menyebutkan pasal dalam proses penyidikan kasus rekaman freeport itu oleh Kejagung, memunculkan pro dan kontra. Dan ini tentu akan menambah kegaduhan baru di Tanah Air, setelah sebelumnya mengikuti persidangan etik di MKD.

Untuk itu, mantan Komisioner Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) Kaspudin Noor meminta Kejaksaan Agung agar tidak terburu-buru menyebutkan pasal yang disangkakan terhadap dugaan rekaman Freeport Indonesia. “Kasus ini masih dalam penyelidikan dan kalau masih dalam penyelidikan maka tak perlu menyebut pasal pidanya,” kata pengajar di Fakultas Hukum Universitas Satyagama Jakarta ini.

Ia pun khawatir dengan sudah disebutkan pasal itu akan menimbulkan argumentasi baru kembali. Dikatakan, esensi utama penyelidikan adalah mencari tahu sebuah perbuatan itu pidana atau tidak. Dengan demikian, di dalam menyelidik tidak boleh terburu-buru dan pekerjaannya rahasia sehingga tak begitu saja disampaikan ke media karena akan membingungkan masyarakat.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.