Berita Nasional Terpercaya

Masalah Freeport Perlu segera Ditangani KPK

0

MEDAN,HarianBernas.com–Adanya dugaan penyalahgunaan perizinan dan kontrak karya dalam pengelolaan sumber daya alam oleh PT Freeport Indonesia harus menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menunjukkan kinerjanya. Untuk itu, KPK di bawah kepemimpinan yang baru harus segera menangani kasu dugaan penyalahgunaan izin kontrak karya dan pengrusakan lingkungan oleh Freeport Indonesia.

Ketua Pusat Kajian dan Studi Konstitusi (PKSK) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Dr Abdul Hakim Siagian di Medan mengatakan, KPK layak menangani masalah Freeport karena dugaan penyalahgunaan izin kontrak karya dan pengrusakan lingkungan menyangkut kewajiban membayar pajak, pelaksanaan program CSR dan penanganan masalah lingkungan.

Seperti dikutip dari testimoni seorang mantan anggota TNI Muhammad Saleh yang juga narasumber dalam refleksi akhir tahun yang mengaku pernah bertugas di Freeport sebagai petugas keamanan. Dari testimoni itu, diduga kuat bahwa informasi tentang kandungan emas yang dilaporkan pihak Freeport berbeda dengan keadaan yang sebenarnya.

Dengan mengacu pada UU Nomor 4 tahun 2009 Pasal 159, pemegang izin usaha pertambangan yang menyampaikan laporan tidak benar atau keterangan palsu dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda Rp 10 miliar.

Dikatakan, kasus Freeport menjadi pelajaran sekaligus tugas pemerintah untuk segera dituntaskan. Presiden Jokowi diharapkan benar-benar mewujudkan nawacita sesuai janji kampanyenya.

Muhammad Saleh, mantan anggota TNI yang pernah bertugas di Freeport dalam testimoninya mengatakan, keuntungan Freeport berbanding terbalik dengan kemiskinan di Papua yang tidak bisa menikmati hasil alamnya. Ia mengatakan, negara sangat dirugikan dengan pembagian keuntungan yang tidak adil. “Indonesia hanya mendapat 1 persen royalti yang kemudian meningkat menjadi 3,75 persen. Hal ini terlalu kecil bila dikaitkan dengan penghasilan total Freeport,” kata Muhammad Saleh yang kini aktif di perhimpunan Pembela Tanah Air (PETA).

Dikatakan, manfaat yang diperoleh Indonesia dari Freeport makin tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan yang terjadi. Apalagi, setiap hari PT Freeport Indonesia membuang ratusan ribu ton limbah ke sungai Aghawagon dan Sungai Ajkwa di Papua serta merusak dua lembah sepanjang 4 mil hingga kedalaman 300 meter.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.