Berita Nasional Terpercaya

Pada 16 Desember KPK Miliki Pimpinan Definitif

0

JAKARTA, HarianBernas.com —Pada 16 Desember 2015, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memiliki pimpinan yang definitif. Hal ini menyusul adanya kesepakatan seluruh fraksi di Komisi III DPR RI untuk melanjutkan proses seleksi calon pimpinan KPK dalam rapat yang digelar Senin (30/11).

Salah satu kesepakatan itu, menurut Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa, adalah melakukan uji kelayakan dan kepatutan pada 14-16 Desember 2015. Dengan demikian, pada 16 Desember sudah terpilih pimpinan KPK yang definitif. “Kami sudah sepakat bahwa uji kelayakan dan kepatutan akan dilaukan 14-16 Desember 2015. Dan saat itu semua sudah selesai terpilih,” kata Desmond di Gedung Nusantara II Jakarta.

Keputusan yang diambil Komisi III DPR pada rapat pleno secara tertutup seperti menghapuskan keraguan berbagai pihak soal keseriusan DPR RI untuk memilih pimpinan KPK. Bahkan banyak pihak menilai DPR RI sengaja mengulur-ulur waktu untuk melumpuhkan KPK. Rapat pleno itu sendiri dipimpin oleh Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin.

Menurut Desmond, keputusan itu diambil secara bulat dan semua fraksi sepkat dan berani mengambil resiko, meski sempat ragu dengan kualitas para calon komisioner KPK yang diajukan tim seleksi. Keraguan juga muncul karena unsur pimpinan KPK hasil seleksi tim tersebut tidak ada unsur dari kejaksaan.

Dikatakan, pihaknya memahami kareba jadwal uji kelayakan hampir bersamaan dengan berakhirnya masa kerja pimpinan KPK periode saat ini. “Tidak masalah karena hal ini tak bertentangan dengan UU. Kami juga sepakat untuk berkosentrasi dulu pada proses pilkada serentak pada 9 Desember 2015,” kata anggota Fraksi Partai Gerindra ini.

Menurut Desmond, segala kemungkinan soal pemilihan capim KPK masih terbuka. Ia memberi contoh, Komisi III bisa memilih 5 dari 10 calon yang ada atau sebaliknya memilih kurang dari lima calon yang diajukan. Sebab masih banyak ketidakpuasan anggota komisi dengan kualitas para calon yang ada terkait penguasaan mereka atas KUHP dan KUHAP. Selain itu, apakah mereka memahami UU KPK dan bagaiman pengalaman 14 tahun KPK dimana korupsi bukannya turun malah terus meningkat.

Desmond juga mempersoalkan 10 capim KPK yang ada apakah memahami harapan publik agar KPK bisa menurunkan indeks korupsi di Indonesia. Ia sendiri menginginkan ke-10 capim KPK tersebut benar-benar memahami aturan sehingga diharapkan terjadi “zero corruption” berjalan efektif dan tidak asal menangkap. “Apakah mereka memiliki karakter seperti itu agar Indonesia benar-benar zero corruption. Mereka harus benar-benar memahami aturan sehingga tidak asal menangkap,” kata mantan aktivis ini.

Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin didampingi Wakil Ketua Komis III Desmod Junaidi (kiri) dan Benny K Harman (kanan) saat memimpin rapat pleno keputusan pemilihan capim KPK di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/11). (Foto: Hafidz Mubarak A/Antara)

Leave A Reply

Your email address will not be published.