Berita Nasional Terpercaya

MKD Didesak untuk Segera Tentukan Sidang Setya Novanto

0

JAKARTA, HarianBernas.com–Sikap anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang mengulur-ulur waktu untuk menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua DPR RI Setya Novanto membuat geram berbagai pihak. Mereka menilai anggota MKD tidak serius menangani kasus yang mencemarkan nama baik Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kallah.

Ketidakseriusan anggota MKD ini antara lain bisa dilihat dari tidak segera ditetapkannya jadwal sidang dan adanya perombakan anggota MKD dari beberapa fraksi. Karena itu, salah satu elemen masyaraka Direktur Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Ronald Rofiandri mendesak pimpinan Mahkamah Kehormatan DPR agar segera memutuskan jadwal persidangan kode etik tersebut.

Baca juga: Sikap Terpuji Nabi Idris, Sosok yang Cerdas dan Kreatif pada Zamannya

Menurut Ronald, pimpinan MKD harus segera memutuskan jadwal dan skema pemeriksaan Ketua DPR Setya Novanto sesuai dengan UU MD3 dan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara MKD. Sidang dilakukan secara kolektif dan kolegial,sesuai Pasal 121 ayat (1) UU MD3.

Desakan dar Direktur Advokasi PSHK Ronald Rofiandri ini dilakukan karena rapat pleno Mahkamah Kehormatan Dewan sehari sebelumnya tidak menghasilkan keputusan signifikan, apakah sidang dilanjutkan atau tidak dan bila dilanjutkan kapan sidang digelar. Bahkan beberapa anggota MKD masih mempersoalkan kedudukan atau legal standing dari pengadu atau kualifikasi alat bukti yang diserahkan oleh Menteri ESDM Sudirman Said. Siakap para anggota MKD tersebut dinilai Ronald sudah tidak relevan lagi.

Menurut Ronald, sesuai keputusan Rapat Pleno MKD pada 24 November 2015 lalu, laporan Menteri ESDM Sudirman Said terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua DPR RI sudah layak untuk ditindaklanjuti. Karena itu, tidak ada alasan bagi anggota MKD untuk mempersoalkan legal standing dan keabsahan alat bukti. MKD seharusnya segera mengagendakan tahapan (prosedur) selanjutnta sesuai ketentuan Pasal 133 ayat (1) dan Pasal 134 UU MD3 dimana Pimpinan MKD menetapkan hari sidang pertama untuk mendengarkan pokok permasalahan yang diadukan oleh pengadu, kemudian sidang kedua untuk mendengarkan keterangan teradu.

Dikatakan, mengenai keabsahan alat bukti sudah masuk dalam tahap pemeriksaan aduan. Hal ini sesuai dengan yang telah diatur dalam Pasal 143 UU MD3. Karena itu MKD harus fokus dengan sidang terbuka dan segera mengagendakan pemanggilan para pihak.

Ronald juga kembali mengingatkan anggota DPR, pimpinan fraksi dan pimpinan DPR agar jangan sekali-kali melakukan intervensi terhadap putusan MKD. Dan bila terbukti ada intervensi, maka hal itu merupakan pelanggaran kode etik yang lebih berat lagi dan bisa diproses oleh MKD sesuai Pasal 145 ayat (2) dan ayat (3) UU MD3. Ia juga meminta agar MKD perlu mengantisipasi adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Setya Novanto bisa diputuskan segera dalam masa sidang sekarang, yang akan berakhir 18 Desember 2015. Sebab, menurut Ronald, jika tidak selesai pada masa sidang sekarang hingga melewati masa reses, maka dikhawatirkan MKD berpeluang 'masuk angin'.

Baca juga: Inilah 99 Asmaul Husna Beserta Artinya Bahasa Indonesia Lengkap

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.