Berita Nasional Terpercaya

Penetapan Gubernur DIY Mulai Bergulir

0

YOGYAKARTA, HarianBernas.com ? Teka-teki tentang nama resmi yang digunakan Sultan dan Paku Alam dalam proses penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, akhirnya terjawab. Saat menyerahkan berkas-berkas pendaftaran calon Gubernur dan Wakil Gubernur DIY ke DPRD DIY, Senin (17/7), kedua tokoh itu menggunakan nama resminya yakni Sultan Hamengku Buwono X dan KGPAA Paku Alam X.

Berkas persyaratan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk masa jabatan 2017-2022 diserahkan ke DPRD DIY melalui perwakilan resmi masing-masing keluarga. Berkas persyaratan pencalonan dari Sri Sultan HB X diserahkan oleh putrinya, GKR Mangkubumi. Mangkubumi hadir mewakili Penghageng Kawedanan Hageng Panitropuro Keraton Yogyakarta. Sedangkan GKR Condrokirono berhalangan karena sedang berada di London. Sementara berkas pencalonan Sri Paduka Paku Alam X diserahkan oleh KPH Kusumo Parasto mewakili Penghageng Kawedanan Kasentanan Pura Paku Alaman.

?Kami tim dari kasultanan dan tim dari kadipaten pakualaman menyerahkan berkas-berkas untuk penetapan kembali gubernur dan wakil gubernur,? kata GKR Mangkubumi kepada Bernas melalui sambungan telepon, Selasa (18/7).

Putri sulung Sri Sultan tersebut mengaku tidak ada kendala dalam melengkapi berkas dokumen calon gubernur DIY “Banyak sekali berkas dokumen yang diserahkan. Ada ijazah SD sampai kuliah (Sarjana hukum UGM), dicantumkan juga saudara kandung ada tiga, istri beliau, dan yang lainnya,” katanya.

Dokumen itu diterima Ketua DPRD DIY Youke Indra Agung Laksana saat memimpin rapat panitia khusus penetapan. Youke selaku Pimpinan Rapat Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY mengatakan, sudah mengirim surat pemberitahuan ke Keraton dan Kadipaten mengenai masa jabatan gubernur dan wakil gubernur akan berakhir pada Oktober 2017. Selanjutnya, meminta Keraton dan Pakualaman untuk menyerahkan persyaratan calon gubernur dan wakil gubernur DIY sesuai amanat UU Keistimewaan DIY.

Tentang nama resmi yang digunakan kedua tokoh penting DIY dalam persyaratan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur itu juga dibenarkan oleh Youke Indra Agung Laksana. ?Benar. Kedua beliau menggunakan nama resminya yakni Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam X,? kata Youke kepada Bernas saat dihubungi melalui telepon, Rabu (19/7) sore.

Persoalan nama Sultan ini sempat menjadi polemik menyusul dikeluarkannya Sabda Raja pada 30 April 2015. Saat itu Sultan mengumumkan perubahan nama menjadi Sultan Hamengku Bawono X. Banyak pihak mempersoalkan perubahan nama itu akan punya implikasi serius terharap UU No 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY.

Pasal 18 ayat 1 huruf C UU No 13/2012 menyebutkan, calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur adalah warga negara Republik Indonesia yang harus memenuhi syarat: bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan bertakhta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon Wakil Gubernur.

?Secara normatif, dalam UU Keistimewaan disebutkan bahwa calon Gubernur adalah Sultan Hamengku Buwono dan calon wakil gubernur adalah Adipati Paku Alam. Jadi nama-nama yang telah didaftarkan kemarin sudah sesuai dengan undang-undang keistimewaan,? kata Youke.

Sesuai jadwal yang ditetakan DPRD DIY, tanggal 17 Juli lalu adalah proses pengajuan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari Kasultanan dan Kadipaten. Setelah nama-nama itu diserahkan, Pansus DPRD DIY kemudian melakukan verifikasi persyaratan yang diajukan calon. Sejumlah persyaratan itu diantaranya surat kesediaan untuk dicalonkan, surat pernyataan kesetiaan kepada Pancasila, daftar riwayat hidup, surat keterangan sedang tidak dihukum dan surat keterangan tidak sedang dalam kondisi pailit.

?Setelah kita teliti berkasnya, semuanya sudah lengkap. Kemudian kita buat berita acaranya,? jelas Youke.

Langkah selanjutnya, kata Youke, Pansus DPRD DIY akan berkonsultasi dengan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri. Proses tersebut harus selesai tanggal 24 Juli mendatang. Hari berikutnya, 25 Juli 2017, menyusun hasil verifikasi dan penyampaian hasil verifikasi dan berita acara penetapan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur oleh Pansus kepada pimpinan DPRD DIY.

?Tanggal 3 Agustus 2017 digelar rapat paripurna dewan. Salah satunya adalah penyampaian visi misi dan program calon Gubernur. Setelah tanggapan fraksi, kemudian penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur. Setelah ditetapkan, lalu dibuat permohonan pengesahan kepada presiden melalui Mendagri,? papar Youke.

Sesuai jadwal yang disusun DPRD DIY, pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY akan dilakukan pada 10 Oktober 2017.

Tunduk UU

Menurut GKR Mangkubumi, penyerahan berkas dan dokumen pencalonan tersebut merupakan bukti bahwa Kraton Yogyakarta tunduk dan patuh pada undang-undang yang berlaku. Termasuk nama Sultan tetap pada Hamengku Buwono X, bukan Bawono Kasepuluh seperti pada Sabda Raja yang sempat menjadi polemik di internal Kraton Yogyakarta.

“Kami sudah melaksanakan sesuai amanat UU Keistimewaan nomor 13 Tahun 2012. Tidak ada kendala. Semua sudah mengacu pada UU Keistimewaan,” ujarnya.

Begitu juga dari pihak Kadipaten Pura Pakualaman Yogyakarta. KPH Kusumo Parasto beserta rombongan yang menyerahkan dokumen dari KGPAA Paku Alam X, juga berharap proses penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY periode 2017-2022 berjalan dengan lancar.

Menjawab pertanyaan Bernas, GKR Mangkubumi menolak memaparkan program kerja Sultan Hamengku Buwono X saat menjabat Gubernur DIY periode 2017-2022 mendatang. ?Saya belum tahu. Ngarsa Dalem kan belum dilantik dan belum menyampaikan visi misinya,? katanya.

Meski begitu, GKR Mangkubumi menyampaikan harapan agar kedepan kondisi DIY makin membaik. ?Nanti kita akan punya airport baru dan transportasi kereta juga makin baik. Jadi, kita berharap kedepan transportasi di DIY semakin baik,? ujarnya.

Selain soal transportasi, GKR Mangkubumi juga menyampaikan pentingnya menjaga keberagaman dan toleransi di DIY. ?Jogja itu mini Indonesia. Macam-macam orang ada di sini. Karena itu, segala hal yang tak baik janganlah masuk ke Jogja,? kata putri sulung Sultan Hamengku Buwono X itu.

GKR Mangkubumi juga berharap pendidikan di DIY kedepan juga semakin membaik. ?Banyak orangtua mengirim anak-anaknya bersekolah di Jogja karena mereka percaya kepada kualitas pendidikan di Jogja. Kepercayaan itu harus dijaga,? ujarnya.

Putri sulung Sultan Hamengku Buwono X itu juga berharap pelayanan kesehatan di DIY semakin membaik. ?Banyak rumah sakit baru didirikan di Jogja belakangan ini. Tentu saja hal itu juga harus diimbangi dengan pelayanan yang baik pula,? katanya.

Menjawab pertanyaan Bernas tentang keluhan banyaknya pengamen dan sampah yang berserakan di jalan Malioboro yang sudah direnovasi, GKR Mangkubumi menyatakan bahwa menjadi tanggungjawab semua pihak untuk menjaga Malioboro tetap nyaman dan bersih. ?Kalau kota Jogja sudah dipercantik, tentunya juga butuh kesadaran masyarakat untuk ikut menjaganya,? kata GKR Mangkubumi.

Menurut GKR Mangkubumi, edukasi terhadap masyarakat memang penting. Hal itu menjadi tugas semua pihak, termasuk media massa. ?Tugas pemerintah adalah mempercantik. Tugas kita adalah memeliharanya. Karena itu, ayuk kita bersama-sama menjaga Malioboro agar tetap aman dan nyaman,? ujarnya.(jay)

Leave A Reply

Your email address will not be published.