Berita Nasional Terpercaya

Tahun Ini Pemerintah Targetkan 900 Ribu Unit Rumah Dibangun

0

JAKARTA, Bernas.id – Pemerintah di era kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) dalam nawacitanya menargetkan permbangunan rumah bagi masyarakat setiap tahunnya sebanyak satu juta unit. Namun program yang sudah berjalan beberapa tahun lalu belum juga tercapai.

Di tahun 2018 ini, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan 900 ribu unit rumah.

“2017 kan (pembangunan) 906.000. Mudah mudahan dengan yang sekarang akan minimal 900.000 tercapai,” jelas Basuki Hadimuljono, selaku Menteri PUPR, di Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (19/2/2018).

Untuk bisa merealisasikannya, Basuki mengaku ada tiga tantangan dalam pembangun satu rumah yang harus diatasi, yakni harga tanah, birokrasi perizinan, dan penganggaran.

“Untuk penganggaran saya kira (masih) bisa diatasi. Kita dengan REI (Real Estate Indonesia) atau dengan APBN. Kalo harga tanah mungkin tidak bisa di kota,” papar Basuki.

Lebih lanjut menteri Basuki mengatakan, yang harus dikejar untuk bisa diselesaikan tahun ini adalah perizinan. Kementerian PUPR menargetkan adanya perizinan yang dikeluarkan dengan cepat. 

“Perijinan yang bisa kita kejar untuk perlancar perijinan di Pemkot atau Pemkab,” imbuhnya.

Sebelumnya, Soelaeman Soemawinata, selaku Ketua Umum DPP REI memaparkan, pada tahun 2018 pihaknya menargetkan bisa membangun 236.261 unit rumah MBR. 

Jumlah tersebut meningkat cukup besar dari target yang ditetapkan pada tahun lalu yang hanya sebanyak 200.000 unit.

Meningkatnya target tersebut diputuskan setelah mendapatkan masukan dari berbagai pengembang yang ada di daerah. 

Menurut Eman, sapaan akrabnya, berbagai pengembangan daerah tengah dalam kondisi yang bersemangat dalam menyediakan rumah MBR karena melihat besarnya potensi yang ada.

Nantinya, pembangunan rumah MBR pada tahun ini akan di fokuskan kepada empat target pasar. Adapun keempat target pasar tersebut meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI/Polri, Pekerja di sekitar kawasan industri dan kelompok masyarakat sektor formal.

Apalagi pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), juga ikut membantu dengan melakukan Perjanjian Kerja Sama Operasional (PKO) dengan 40 bank mitra.

Leave A Reply

Your email address will not be published.