Berita Nasional Terpercaya

Indonesia Perlu Kurangi Diskresi Sumber Daya Berwenang untuk Menurunkan Angka Korupsi

0

Bernas.id – Mengubah budaya korupsi itu sulit dan membutuhkan waktu. Tentu saja. Korupsi telah meluas dan tertanam dalam di pemerintah Indonesia setidaknya selama 50 tahun. Untuk periode yang lama, antara tahun-tahun kemerdekaan dan awal tahun 1970-an. Sulit bagi pegawai negeri dan keluarganya untuk bertahan hidup apabila mereka jujur dan tidak memiliki sumber penghasilan lain di luar gaji mereka.

Mayoritas dari mereka yang tidak memiliki sumber penghasilan tambahan harus mencari cara untuk menambahkan gaji dengan menerima suap, menjual barang milik pemerintah atau dengan kegiatan ilegal lainnya.

Pada pertengahan 1960-an, budaya korupsi telah mengakar dan masih ada hingga kini. Manfaat melakukan korupsi itu besar, sementara peluang tertangkapnya kecil dan biaya yang dibayarkan jika tertangkap hanyalah sebagian kecil dari praktik usaha yang korup. Rasio biaya-manfaat membuat korupsi menjadi hal yang sangat menarik bagi semua orang. Tetapi paling tidak etis. Hingga pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mereka yang memegang jabatan kuat tidak pernah didakwa karena korupsi kecuali untuk alasan politis.

Korupsi dapat dikurangi cepat dengan mengurangi cakupan diskresi para pejabat, membuat keputusan menjadi transparan dan menguji kejujuran berbagai badan yang berbeda.

Mengurangi kewenangan pejabat, baik untuk menguntungkan maupun merugikan individu atau kelompok tertentu. Jika seorang pejabat memiliki diskresi yang besar, misalnya untuk memberikan izin atau lisensi yang bernilai tinggi bagi usaha, maka kemungkinan korupsinya besar. Semakin besar bidang diskresinya dan semakin besar manfaat yang dapat diberikan atau ditolak pejabat, semakin tinggi kemungkinan korupsinya. Sebaliknya, jika ada aturan jelas siapa yang memperoleh lisensi, izin, atau bantuan prioritas sehingga membatasi diskresi pejabat, maka insentif untuk menyuap pejabat akan berkurang. Tentu saja jika persetujuan oleh pejabat tidak diperlukan, maka tidak ada basis untuk korupsi.

Jika tak diperlukan izin untuk membangun usaha atau perusahaan manufaktur, baik dalam memperluas usaha maupun memasuki bidang produksi yang baru, maka sumber korupsi yang substansial akan menghilang. Perusahaan yang baru atau berubah masih diharuskan memberikan laporan untuk tujuan statistik, tapi hal tersebut merupakan proses otomatis tanpa melibatkan diskresi.

Saat ini, orang asing perlu izin untuk bekerja di Indonesia. Pemberian izin memberikan diskresi kepada pejabat dan karenanya peluang untuk meminta suap. Jika pemerintah mengenakan pajak yang meningkat seiring waktu kepada pegawai asing, maka pejabat tersebut hanya memiliki sedikit diskresi atau peluang untuk meminta suap. Pemerintah akan menerima pendapatan dan perusahaan akan mempunyai insentif yang kuat untuk mengganti tenaga asing dengan staf Indonesia.

Pertama kali dalam sejarah Indonesia, KPK telah membuat tindakan korupsi menjadi berisiko dan mahal harganya. Baik risiko maupun peluang untuk ditangkap meningkat secara substansial. Pejabat pemerintah mencakup tingkat gubernur, menteri, anggota DPR, dan hakim senior dapat dihukum penjara dan seluruh harta hasil korupsinya disita. Hasilnya, peringkat Indonesia dalam tabel persepsi korupsi bergerak naik.

Pada tahun 2002, Indonesia masuk ke dalam enam persen negara terkorup dari semua negara yang dicakup. Berbagai gelar tidak terhormat termasuk Bangladesh sebagai negara yang paling korup di Asia. Pada tahun 2013, peringkat Indonesia telah naik secara signifikan. Berada di atas Bangladesh dalam peringkat korupsi dan telah bergerak tinggi dalam peringkat dunia. Tapi peringkat Indonesia masih sedikit di atas Vietnam dan masih berada dalam 40 persen negara terkorup. Posisi tersebut tidaklah bagus.

Jika KPK tetap ada dan tetap diisi oleh orang-orang yang jujur dan berani, serta tetap memperoleh dukungan dari presiden, maka posisi Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi kemungkinan besar akan terus meningkat dengan pelan tapi pasti. Akan tetapi, ini akan menjadi proses yang lambat, seperti di masa lalu, karena budaya korupsi yang mengakar hanya akan merespon lambat terhadap ancaman penuntutan sejumlah kecil perkara. Oleh karena itu, penghapusan sebuah budaya tidaklah cukup hanya di satu sisi, tetapi di semua badan. Membenahi kewenangan, membumikan transparansi dan mengelola kejujuran sumber daya.

 

Referensi terkait: Gustav F. Papanek, Raden Pardede, Suahasil Nazara. 2014. Pilihan Ekonomi yang Harus Dihadapi Presiden Baru. Pusat Transformasi Kebijakan Publik.

Leave A Reply

Your email address will not be published.