Senator DKI Tidak Setuju Ibu Kota Negara Dipindahkan

JAKARTA, BERNAS.ID – Meski pemerintah telah resmi menyatakan Ibu Kota Negara dipindahkan ke Kalimantan. Anggota DPD RI Fahira Idris tetap menyatakan penolakannya terhadap rencana tersebut.

Fahira beralasan penolakan dirinya terhadap pemindahan ibu kota akan menghabiskan biaya yang sangat besar, sementara negara ini masih menghadapi persoalan pembiayaan, seperti BPJS.

“Selain itu, Jakarta masih mampu menjalankan fungsinya sebagai pusat pemerintahan,” kata Fahira Idris kepada Bernas.id, Selasa (30/7/2019).

Mengenai persoalan kepadatan penduduk dan infrastukrur yang menjadi alasan pemindahan ibu kota, Fahira menegaskan dalam dua tahun terakhir Jakarta telah menunjukkan perbaikan dalam hal integrasi transportasi publik dan pelayanan umum.

Dirinya melihat tidak ada urgensinya pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan. Dia menyarankan sebaiknya pemerintah lebih fokus menyelesaikan berbagai persoalan bangsa, terutama masalah kesehatan, pendidikan, dan ketimpangan ekonomi yang semakin nyata.

“Pemindahan ibu kota itu butuh energi besar. Saya khawatir semua sumber daya akan tercurah ke sana,” ujarnya.

Tidak hanya sebagai ibu kota negara saja, dirinya melihat Jakarta juga sebagai pusat bisnis. “Infrastruktur di Jakarta paling lengkap dibandingkan dengan daerah lainnya, sehingga mampu menjalankan funsi sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat bisnis,” tuturnya.

“Selain Jakarta, kita punya Surabaya, Semarang, Makassar, Medan dan kota-kota lainnya sebagai pusat bisnis. Jadi, pemikiran pusat perniagaan dipindahkan ke daerah lain tidak perlu,” ucap Fahira Idris.

Dia menyatakan pemerintah harus dapat menciptakan 'Jakarta-Jakarta' baru di Indonesia sebagai pusat bisnis, dengan begitu akan tercipta kemajuan ekonomi yang merata. “Sebagai anggota DPD RI asal  DKIJakarta, saya hanya bisa menyampaikan padangan saja. Keputusan ada di tangan presiden,” pungkasnya. (sbh)