Berita Nasional Terpercaya

Dewan Pers Tunggu Waktu Tepat Tindak Portal yang Mendompleng Popularitas dari Nama Media yang Sudah Besar

0

JOGJA, BERNAS.ID- Media pers menjalankan peran edukasi sekaligus kontrol sosial melalui penyajian informasi yang aktual dan proporsional. Namun, di era digital, begitu banyak bermunculan media pers, bahkan menurut data terakhir Dewan Pers tahun 2018, terdapat 47.000 media di Indonesia dengan media onlinenya sebanyak 43.500 portal.

Ahmad Djauhar, Wakil Ketua Dewan Pers mengatakan dengan melimpahnya media online, sering mengakibatkan kelimpahan informasi yang seringkali mengandung hoaks atau kabar bohong. Ia pun menyarankan masyarakat agar lebih meneliti dan melihat konten dari sebuah portal berita, misalnya informasi-informasi yang disajikan itu, apakah sudah melalui kode etik jurnalistik dan disiplin verifikasi informasi atau tidak, atau hanya meminjam mulut seseorang terus dibuat berita begitu saja.

“Kerja jurnalistik kan tidak seperti itu. Kerja jurnalistik itu ada sebuah informasi dengan verifikasi dua arah tiga konfirmasi sehingga terverifikasi informasinya. Kalau tidak, ya bisa diklasifikasikan hoaks,” jelasnya seusai mengisi kegiatan workshop Peliputan Pasca Pemilihan Legislatif dan Presiden 2019, di sebuah hotel yang terletak di Jalan Mangkubumi Yogyakarta, Kamis 3 Oktober 2019.

Ketua Komisi Penelitian, Pendataan & Ratifikasi Pers Dewan Pers pun mengimbau masyarakat untuk tidak asal percaya ke sebuah informasi dari portal berita, tapi melihat dulu media itu, apakah informasinya itu secara umum terpercaya atau tidak. “Jangan mudah menyebarkan informasi dari media tertentu karena belum tentu informasinya itu benar. Kalau tidak hati-hati, bisa terkena undang-undang ITE karena menyebarluaskan hoaks,” ujarnya.

Mengenai fenomena portal-portal online yang mencomot nama besar dari sebuah media mainstream, ia mengatakan Dewan Pers saat ini sudah bekerjasama dengan Kominfo, yaitu membuat satgas untuk memberantas media yang namanya mendompleng dari media besar yang sudah ada sebelumnya, tapi masih terbentur masalah aspek hukum, misal apa hak Dewan Pers untuk melarang-larang itu. “Nanti kemungkinan kita akan digugat,” ucapnya.

“Yang paling bijaksana, pemilik nama media yang sudah terkenal itu, misal Kompas atau Tempo mendaftarkan nama medianya sebagai merek. Kalau sudah begitu akan sulit dipalsukan,” imbuhnya.

Ia pun mencontohkan ada satu media online nasional, sudah punya nama bagus, lalu ada yang buat media dengan di belakangnya ditempel nama daerah tertentu misal Sulawesi. “Kayak gitu sebenarnya, kita bisa tuding mendompleng nama atau popularitas. Ini tidak etis. Nama di dunia banyak sekali, kenapa harus dompleng-dompleng sih apalagi menggunakan nama seperti KPK, Koran Pemberantasan Korupsi,” ucapnya.

“Tujuannya jelas untuk yang tidak benar. Kami ingin menertibkan itu. Kami masih mempelajari aspek hukumnya saat ini. Saat ini masih Mou kesepakatan bersama dengan Kominfo, tinggal menunggu waktu yang tepat untuk mengimplementasikan itu,” tandasnya. (jat)

Leave A Reply

Your email address will not be published.