Berita Nasional Terpercaya

Penerbitan Surat Utang “Recovery Bond” Bertentangan Dengan Undang-Undang

0

JAKARTA, BERNAS.ID – Rencana kebijakan penerbitan surat utang “recovery bond” yang disampaikan Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono bertentangan dengan undang–undang.

“Keputusan Sesmenko Perekonomian Recovery Bond bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia,” ujar Anggota DPR RI,  Fraksi Gerindra Kamrussamad, dalam keterangan kepada media,  Sabtu (28/3/2020).

Baca juga: 3 Cara Membeli Saham Bagi Pemula dengan Mudah

Kamrussamad menyebutkan, Pasal 55 ayat 1 – 5 dalam rencana penerbitan kebijakan strategi recovery bond, seharusnya Menko Perekonomian menjelaskan prosesnya, apakah sudah berkonsultasi dengan Bank Indonesia dan DPR, karena hal ini diatur dalam undang–undang tersebut.

“Recovery Bond Perlu dijelaskan ke publik, landasan kebijakan dan skema implementasinya karena berdampak pada beban negara yang merupakan beban rakyat,” kata Kamrussamad.

Anggota DPR Dapil DKI Jakarta 3 ini menjelaskan, skema government bond yang akan dikeluarkan pemerintah harus jelas dulu regulasi dan bentuknya.

“Jika itu goverment bond maka hasilnya harus masuk ke APBN dan pengeluaranya dicatatkan sebagai belanja negara yang didasarkan pada undang–undang keuangan negara dan undang–undang perbendaharaan negara. Apalagi jika ingin memberikan skema langsung ke korporasi harus diperjelas payung hukum kebijakan tersebut,” kata Kamrussamad.

Baca juga: 6 Langkah Belajar Investasi dan Trading Saham dari Nol

Menurut dia, kebijakan tersebut tidak bisa langsung diberikan kepada korporasi. “Setahu kami tidak boleh negara memberikan skema langsung ke korporasi, ini sangat berbahaya berpotensi menjadi skandal besar di kemudian hari. Lebih parah dari BLBI, karena skema BLBI Negara memberikan suntikan dana segar ke korporasi dan negara mendapatkan kompensasi saham di perusahaan penerima  dana BLBI. Skema inilah yang membebani Rakyat Indonesia puluhan tahun sejak awal reformasi,' urai Kamrussamad.

Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad berharap memperoleh penjelasan lebih detail dari Menteri Koordinator Perekonomian yang akan mengeluarkan kebijakan recovery bond tersebut.

“Karena itu kami meminta penjelasan resmi dan lengkap dari Menko perekonomian, ada apa dibalik recovery bond. Apakah memiliki hubungan pembukaan rekening khusus sumbangan dari pengusaha yang diumumkan pemerintah lalu dibarter dengan recovery Bond?” pungkasnya.  (fir)

Baca juga: Mengenal Trading Saham dan Cara Jitu Jadi Trader Handal

Leave A Reply

Your email address will not be published.