Berita Nasional Terpercaya

Ibu Ini Rela Pisah dengan Suaminya Demi Membela Airin Rachmi Diani

0

JAKARTA, BERNAS.ID – Yatmi (56), warga Kampung Sawah, Ciputat, Tangerang Selatan pernah ditinggal pergi suaminya gara-gara mendukung pencalonan Airin Rachmi Diani id Pilkada Wali Kota Tangsel pada 2011 silam. Hal itu diceritakan saat ditelepon oleh staf Ombudsman RI.

“Saya ditelepon oleh seorang perempuan yang bernama Indah, Kamis (13/8) kemarin. Dia mengaku sebagai staf Ombudsman RI,” kata Yatmi, Sabtu (15/8/2020).

Ada pun maksud dari Ombudsman menghubungi dirinya terkait sikap Kementerian ATR/BPN yang sangat lamban merespon pengaduan Yatmi dalam kasus pencaplokan atau perampasan tanah seluas 11.320 m2 milik Alin bin Embing (kakeknya) yang dilakukan PT JRP pemilik atau pengelola mal di kawasan Bintaro.

Kepada staf Ombudsman tersebut Yatmi menegaskan dirinya mengetahui tanah milik kakeknya tersebut dicaplok PT JRP pada 2005. Sejak itu dia mencari tahu penyebabnya.

“Saya memperjuangkan ke Kelurahan, Kecamatan, Wali Kota Tangsel sampai ke Kementerian ATR/BPN dicuekin. Beberapa tahun ini ada kemajuan setelah dibantu Pak Poly Betaubun,” ujar Yatmi.

Yatmi mengaku sempat berharap kepada Kementerian ATR/BPN yang dipimpin Sofyan Djalil. Tapi kenyataannya sangat mengecewakan.

Yatmi menceritakan dirinya adalah pendukung Airin Rachmi Diani pada Pilkada Wali Kota Tangsel 2011. Pilihan politiknya berbeda dengan suaminya yang mendukung pasangan Arsid-Andre Taulani. Akibatnya Yatmi ditinggal pergi oleh suaminya.

“Sempat pisah sekitar setahun, Alhamdulillah suami pulang, enggak sampai cerai,” ucapnya.

Begitu Airin menjabat sebagai Wali Kota Tangsel, Yatmi mengadukan persoalannya itu. Tak disangka-sangka Airin tidak menggubrisnya, bahkan terkesan membela PT RJP dengan menerbitkan izin-izin pendirian mal yang jelas-jelas telah merampas tanah milik kakeknya.

“Dibilang menyesal mendukung Airin ya bagaimana, nasi sudah menjadi bubur,” imbuhnya.

Dia pun berharap, siapa pun yang terpilih sebagai Wali Kota Tangsel hasil Pilkada Tangsel 2020 nanti benar-benar berpihak pada kebenaran dan rakyat kecil seperti dirinya. “Jangan janji manis doang saat kampanye, pelaksanaannya nol besar,” sindir Yatmi.

Setelah mendengar ceritanya, staf Ombudsman tersebut mengundang Yatmi hadir ke kantornya pada 24 Agustus mendatang untuk menindaklanjuti pengaduannya terkait kinerja Kementerian ATR/BPN.

Sementara itu, kuasa ahli waris penuh Poly Betaubun mengatakan, Selasa (11/8) kemarin ahli waris diundang pertemuan di kantor Itjen Kemendagri, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Hadir juga dalam pertemuan tersebut Inspektur Daerah Provinsi Banten, Inspektur Daerah Kota Tangsel, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangsel dan Bagian Hukum Setda Kota Tangsel.

Selain itu hadir juga Kepala Kantor ATR/BPN Tangsel, Camat Pondok Aren, Lurah Pondok Jaya, Lurah Pondok Aren.

Pada pertemuan itu Itjen Kemendagri mencurigai keterlibatan oknum apartur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Tangsel dalam kasus pencaplokan tanah milik Alin bin Embing. Itjen Kemendagri pun memutuskan untuk menggelar pertemuan kembali 11 September 2020 mendatang.

PDIP Warning Wali Kota Tangsel

Kader PDIP Provinsi Banten Edmond Jamelan meminta Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diani tidak berpura-pura tak paham terhadap kasus pencaplokan lahan milik rakyat yang dilakukan PT JRP.

Edmon pun membeberkan data dan fakta yang menyebutkan bahwa Airin mengetahui proses pencaplokan tanah milik Alin bin Embing tersebut.

“Airin menjabat sebagai Wali Kota Tangsel sejak April 2011 dan sampai sekarang. Pembangunan mal dimulai pada 2010 dan mulai beroperasi tahun 2013 atau awal 2014. Anehnya, sertifikat HGB-nya yang bernomor 2168/Pondok Jaya atas nama PT JRP diterbitkan pada 9 Oktober 2017,” papar Edmond

Lebih detail lagi dijelaskannya,    penerbitan HGB tersebut sesuai dengan Surat Ukur No. 369/Pondok Jaya/2016 yang dikeluarkan pada 3 Mei 2016 dan berdasarkan SK Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten No. 107/HGB/BPN.36/2017 Tanggal 26 September 2017.

“Selanjutnya baru dikeluarkan Izin Prinsip atau Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IIPPT) tahun 2018. Setahun berikutnya, 2019, Pemkot Tangsel menerbitkan IMB,” tambahnya menjelaskan.

Edmond dengan tegas menyatakan sesuai amanat partai dan sejalan dengan perintah Presiden Joko Widodo yang pro terhadap rakyat, ia dan seluruh kader PDIP di Pemkot Tangsel dan Provinsi Banten akan mengawal proses pengembalian hak tanah kepada Yatmi, ahli waris Alin bin Embing.

Leave A Reply

Your email address will not be published.