Sejarah panjang Bernas dilatarbelakangi pemindahan ibukota Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta pada tanggal 4 Januari 1946 akibat invasi yang dilakukan oleh Belanda pasca rakyat Indonesia memprokalamasikan kemerdekaannya. Dinamika politik ini menandai kelahiran beberapa media baru di kota gudeg ini, baik yang berbentuk surat kabar maupun majalah. Beberapa di antaranya yaitu surat kabar Nasional, Kedaulatan Rakyat, Suara Ummat, Suara Ibukota, Suara Rakyat, Buruh, Massa dan Revolusioner.
Surat kabar Harian Umum Nasional, yang didirikan oleh Mr Soemanang Notonagoro, lahir pada tanggal 15 November 1946, pada awal berdirinya Nasional diterbitkan oleh BP Nasional dengan alamat di Jalan Tanjung Nomor 21 Yogyakarta. Tokoh-tokoh pers yang duduk dalam jajaran redaksi Harian Umum Nasional pada saat itu antara lain Mashoed Hardjokoesoemo, Bob Maemun, Drs Marbangoen, Mohammad Soepadi, Darsyaf Rahman dan RM Soetio yang sekaligus menjadi Pemimpin Perusahaan.
Mr Soemanang yang merupakan keluarga dari Pakualaman ini, selain merupakan tokoh pergerakan dan wartawan senior, juga merupakan salah seorang pendiri Kantor Berita Antara bersama Adam Malik, Sipahutar dan Pandu Kartawiguna. Mr Soemanang juga pernah menjadi wartawan dan Pemimpin Redaksi Pemandangan dan Pemimipin Umum Asia Raya.
Pada saat Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA) didirikan, Mr Soemanang diberi kepercayaan untuk memegang jabatan sebagai tenaga juru penerangan PUTERA. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dikumandangkan. Mr Soemanang dan Mashoed Hardjokoesoemo, dari Jawa Shimbun Kai, bertekad menerbitkan surat kabar harian. Setelah kertas dan tinta dipersiapkan dan percetakan sederhana diperoleh, maka diputuskan untuk segera menerbitkan surat kabar daerah di Yogyakarta. Yogyakarta yang saat itu menjadi Ibukota Pemerintahan Indonesia menjadi tempat diterbitkan surat kabar harian dengan nama Nasional dan mingguan Revue Politik.
Pada awal kemerdekaan yang juga dikenal sebagai zaman revolusi, surat kabar nasional terbit dengan jumlah halaman yang terbatas dan tidak menentu, dua atau empat halaman saja. Bahkan tidak jarang terjadi, jika persediaan kertas habis, Nasional terbit dengan kertas merang. Nasib serupa juga dialami oleh beberapa penerbitan lain pada saat itu yang terpaksa terbit dengan kertas payung.
Sebagai surat kabar harian umum, sejak awal berdirinya Nasional selalu mengutamakan kepentingan nasional. Maka sekalipun pendirinya adalah seorang nasionalis, anggota Partai Nasional Indonesia (PNI), namun ada pula wartawan-wartawan yang merupakan anggota partai-partai lain, misalnya H Ahmad Basuni dan Bahtiar Ilyas.
Dalam perkembangannya, Harian Nasional juga memuat banyak sekali tulisan dari tokoh-tokoh pergerakan nasional Indonesia. Ki Hadjar Dewantara banyak menulis artikel di Nasional, baik mengenai masalah sosial, politik, kebudayaan, kesenian dan pendidikan. Tulisan Ki Hadjar Dewantara yang pernah dimuat di Nasional antara tahun 1949-1951, terhimpun secara rapi di dalam buku yang berjudul Pendidikan dan Kebudayaan, yang diterbitkan oleh Majelis Luhur Persatuan Tamanasiswa.
Sekitar tahun 1958-1961, pada rubrik Ruang Budaya Nasional banyak seniman dan budayawan yang menyumbangkan tulisan, antara lain Koesnadi, Abas Ali Bsyah, Soedarmadji, Soebagio Sastrowardojo, Wisnu Wardhana, Boedi Darma, M Tahar, Soemargono dan Suwarjono dan lain-lain. Tidak ketinggalan tokoh pendidikan seperti Soetedjo Brodjonegoro dan Prof N Drijarkara ikut banyak menyumbangkan tulisan di koran Nasional.
Perkembangan kondisi politik Tanah Air juga turut berpengaruh terhadap harian Nasional. Pada tahun 1965 Menteri Penerangan melalui Keputusan Menpen No 29/SK/M/65 tertanggal 26 Maret 1965, yang kemudian disempurnakan dengan Surat Keputusan No 112/SK/M/65, memutuskan bahwa setiap penerbitan harus berafiliasi (mendapat dukungan) dari partai politik atau organisasi massa anggota Front Nasional atau Pancatunggal. Kebijakan ini diikuti dengan berafiliasinya harian Nasional dengan Partai Nasional Indonesia (PNI).
Kebijakan ini membawa konsekwensi bergantinya nama surat kabar Nasional menjadi Suluh Indonesia (Sulindo), edisi Yogyakarta. Kemudian karena Suluh Indonesia edisi Jakarta (nasional) berganti nama menjadi Suluh Marhaen, sejak 1 Juni 1966 Suluh Indonesia edisi Yogyakarta beganti nama menjadi Suluh Marhaen edisi Yogyakarta.
Tragedi nasional, Peristiwa Penghianatan G-30S/PKI, yang didahului gegap-gempitanya kompetisi Manipolis antara tiga kekuatan politik yang beraliran Nasionalis-Agama-Komunis, mempunyai akibat yang luas dalam perikehidupan politik di Indonesia. Surat Kabar Nasional yang telah berganti nama menjadi Suluh Marhaen edisi Yogyakarta mendapat ujian yang berat. Dampak perubahan politik yang dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia pada saat itu, juga dialami oleh surat kabar ini.
Ada satu hal yang perlu dicatat dan menjadi sebuah kesan yang mendalam sekaligus membanggakan bagi pengasuh penerbitan ini, yaitu Suluh Marhaen edisi Yogyakarta tidak pernah ikut menyiarkan pembentukan dan susunan Dewan Revolusi. Pemimpin Redaksi dan segenap staf redaksi menolak dengan tegas perintah untuk memuat pengumuman Dewan Revolusi yang dipaksakan oleh oknum militer pengikut G30S/PKI yang mendatangi secara langsung kantor redaksi di Jalan Tanjung 21. Pemimpin Redaksi dan segenap staf redaksi justru memilih untuk tidak terbit, daripada memuat pengumuman tersebut.
Dalam suasana jatuh bangun, menghadapi berbagai kendala di bidang bisnis surat kabar, sejak berdirinya Nasional pada tanggal 15 November 1946 kemudian nama Sulindo edisi Yogyakarta dan Suluh Marhaen edisi Yogyakarta hanya sehari saja surat kabar ini tidak terbit.
Dalam perkembangan selanjutnya, dengan adanya SK No 01/MENPEN/1969 yang mencabut segala ketentuan mengenai perusahaan pers termasuk mengenai ketentuan afiliasi dengan partai politik, maka Suluh Marhaen edisi Yogyakarta sejak tahun tersebut berganti nama menjadi Harian Umum Berita Nasional sampai tahun 1990.
(bersambung bagian 2)
