Berita Nasional Terpercaya

Siasati Bonus Demografi, Kurikulum SMK Akan Diubah Setara D2

0

SLEMAN, BERNAS.ID – Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kemendikbud meluncurkan program peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan peningkatan produktivitas, serta daya saing. Hal itu bertujuan agar lulusan pendidikan vokasi di Indonesia, bisa terserap ke dalam dunia kerja.

Dirjen Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Wikan Sakarinto menyebut, saat ini perlu dilakukan penyesuaian antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri. “Hal ini agar output dan dampaknya terasa signifikan seperti SDMnya agar berkarakter pemimpin subur. Misal kalau menanam pohon, akan menghasilkan buah yang kita inginkan,” tuturnya saat Taklimat Media Kick-off Program Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi di Yogyakarta, Kamis (4/2/2021).

Baca juga: Inilah 10 Sekolah Penerbangan Terbaik yang Ada di Indonesia

Wikan mengatakan saat ini, sudah saatnya kurikulum pendidikan vokasi di Indonesia, lebih menekankan praktek dari pada teori, seperti inovasi dalam kurikulum pendidikan di SMK. ”Contohnya Bahasa Indonesia atau IPA itu dijadikan terapan, jadi konteksnya itu bukan mempelajari teori-teori yang tinggi,” ucapnya.

Lebih spesifiknya, Wikan mencontohkan mata pelajaran Bahasa Indonesia tidak hanya dipelajari secara teori semata-mata, tapi bisa mempraktekan teknik berkomunikasi secara baik. Sebab, akan menjadi aneh, jika nilai bahasa baik, tapi tidak bisa berbicara dengan baik. ”Kalau ini sampai terjadi kan ilmunya tidak bisa diterapkan, jadi lucu,” ujar dia.

Jika perlu, Wikan ingin ke depannya pembelajaran di SMK bisa berbasis proyek nyata dari industri. Bahkan, industri akan masuk ke kelas-kelas, mengajari para siswanya secara langsung. ”Pelaku industri cemplungin ke kelas. Anak dibagi dalam grup atau kelompok, diminta mengerjakan pesanan industri. Jika outputnya tidak memuaskan industri maka siswa tidak lulus,” ujarnya. 

Wikan menyebut rencananya pada bulan Maret mendatang, Dirjen Pendidikan Vokasi akan mengundang 300 perusahaan besar di Indonesia, untuk melihat program unggulan vokasi.

Baca juga: Jurusan IT: Pengertian, Mata Kuliah, dan Prospek Kerja Terbaru

Wikan pun menyampaikan pihaknya juga akan mengubah kurikulum di sekolah menengah kejuruan (SMK) dan mengawinkannya dengan program vokasi D2.

“Ada lima aspek yang akan kita ubah dalam kurikulum SMK dan inovasi menikahkan SMK dengan perguruan tinggi vokasi, bisa politeknik atau vokasi universitas agar bisa link and match vokasi dengan dunia kerja. Terobosan menikahkan SMK ini kita namakan D2 fast track,” kata Wikan. 

Lima aspek kurikulum SMK diubah pertama, seluruh mata pelajaran tidak lagi bersifat akademis maupun teori, namun lebih banyak menjadi ilmu terapan. Sehingga mata pelajaran baik itu Matematika atau Bahasa Indonesia diberikan untuk siap diterapkan dalam dunia kerja.

Aspek kedua yaitu menyiapkan mata pelajaran project base learning dan ide kreatif kewirausahaan selama 3 semester. Ketiga penambahan mata pelajaran pilihan, misalnya siswa jurusan teknik mesin dapat mengambil mata pelajaran marketing. Keempat adalah kurikulum wajib di tiap semester, misalnya membangun desa dan pengabdian masyarakat.

Baca juga: 10 Universitas Jurusan Perhotelan Terbaik dan Unggul di Indonesia

“Terakhir adalah menikahkan kurikulum pendidikan SMK dengan perguruan tinggi. Sehingga nantinya lulusan SMK bisa menempuh pendidikan vokasi selama tiga semester atau D-2. Dimana di dua tahun terakhir, peserta didik wajib magang di dunia industri. Skema ini meniru kurikulum pendidikan vokasi yang diterapkan di Jerman serta Jepang,” jelasnya.

Langkah tersebut, menurut Wikan dilakukan agar muncul kecocokan antara materi pendidikan dengan dunia kerja masa kini. Kemendikbud meyakini pendidikan vokasi selalu identik dengan perubahan masa depan sehingga menjadi jawaban atas tantangan masa depan terkait bonus demografi generasi muda.

Direktur Kursus dan Pelatihan Kemendikbud Wartanto, mengatakan Kemendikbud turut mendorong hadirnya angkatan kerja dengan menargetkan sebanyak 50 ribu angkatan kerja yang akan lahir dari program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan 17 ribu dari Pendidikan Kecakapan Wirausaha. Dalam melahirkan angkatan kerja, peran dari pemerintah daerah mutlak diperlukan. 

“Agar tidak tumpang tindih dengan program kementerian lain, kita membidik anak lulusan sekolah menengah yang tidak bekerja dan tidak berkuliah dengan rasio umur 17-25 tahun,” tuturnya. (jat

Baca juga: 10 Universitas Negeri dan Swasta di Bandung serta Jurusannya

Leave A Reply

Your email address will not be published.