Berita Nasional Terpercaya

Pakar Politik Singgung Resiko Besar Jika Presiden 3 Periode

0

SLEMAN, BERNAS.ID – Wacana masa jabatan presiden 3 periode kembali mencuat beberapa hari terakhir di ruang publik masyarakat. Jika hal itu benar-benar diwujudkan, akan melanggar pembatasan kekuasaan dalam demokrasi modern. Bahkan, menimbulkan persoalan baru di Indonesia. 

Pakar Politik Pemerintahan, Dr Abdul Gaffar Karim mengatakan kekuasaan tidak boleh berada di satu tangan, tetapi harus menyebar seluas mungkin. Untuk itu, dalam dunia demokrasi modern telah disepakati jika penguasa eksekutif hanya boleh dipilih maksimal dua kali.

?Pembatasan ini kesepakatan saja, tetapi jadi pijakan agar kekuasaan tidak memusat,? jelasnya, Selasa (16/3/2021).

Karim, sapaan akrabnya, menyebut untuk melaksanakan pembatasan kekuasaan maka dalam pengelolaan negara dibuat mekanisme sirkulasi rutin, misalnya melaksanakan pemilihan kepala negara dan kepala daerah secara berkala.

Bila masa jabatan presiden 3 periode diwujudkan, Abdul Karim menyebut akan ada risiko besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Alasannya, semakin lama suatu kekuasaan maka kemampuan untuk mengumpulkan sumber daya menjadi lebih kuat. Kekuasan yang dimiliki akan menjadi absolut.

?Seorang penguasa akan terlalu berkuasa secara politik, ekonomi, dan sosial,? ujarnya.

Selain itu, akan menciptakan kompetisi yang tidak adil karena ada satu kekuatan yang terlalu kuat.

Ada Dua Jenis Pembatasan Kekuasaan

Pertama, Karim menyebut pembatasan legal, yaitu pembatasan yang dilakukan dengan aturan resmi seperti regulasi dan konstitusi. Contohnya, kepala pemerintahan seperti presiden, gubernur, bupati, maksimal dapat menjabat maksimal dua kali periode.

Kedua, Karim menyebut pembatasan etik, yaitu bentuk pembatasan yang tidak tertulis dalam hukum, tetapi harus menjadi kesepakatan bersama. Contohnya, penguasa aktif tidak mendorong keluarga dekat untuk meneruskan kekuasaannya. Meski hal itu tidak dilarang/dibatasi secara hukum, tapi ada batasan secara etika politik.

Pasal 7 UUD 1945 Batasi Masa Jabatan

Pakar Hukum Tata Negara, Andy Omara memastikan jabatan presiden tidak akan 3 periode, sebab dalam pasal 7 UUD 1945 telah mengatur masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal 2 periode. ?Itu tidak memungkinkan, kecuali  mengubah pasal 7 UUD,? katanya.

Lanjut tambahnya, amendemen UUD hanya bisa terjadi lewat konvensi ketatanegaraan. ?Bukanya tidak mungkin untuk melakukan perubahan UUD, tetapi tidak mudah dengan peta politik saat ini,? tuturnya.

“Yang dulu bisa dipilih berkali-kali maka dengan pasal 7 sudah tidak mungkin karena sudah dikunci,? tegasnya. (jat

Leave A Reply

Your email address will not be published.