Berita Nasional Terpercaya

Peneliti Ekonomi: Desain Kebijakan Industri Garam Nasional Tak Jelas

0

SLEMAN, BERNAS.ID – Tak hanya beras yang akan diimpor, melainkan 3 juta ton garam rencananya juga akan diimpor Pemerintah. Hal itu diungkapkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono saat rapat kerja bersama dengan Komisi IV DPR di Senayan, Jakarta, Kamis (18/3/2021).

Peneliti Ekonomi Kerakyatan, Putut Indriyono menganggap kebijakan impor garam pemerintah bersifat reaktif jangka pendek dan tidak konstruktif. Impor garam dilakukan karena hanya merespon permintaan pasar saja.

“Pemerintah terkesan belum memiliki desain pengembangan industri garam nasional,” katanya.

Lanjut tambahnya, kebijakan impor garam pasti selalu terus berulang. Pemerintah tidak pernah melihat sisi strategi pengembangan industri garam nasional jangka menengah dan panjang. ?Pemerintah pasti selalu tanpa jawaban kepastian bahwa tahun depan tidak melakukan kebijakan yang sama,? tuturnya.

Soal Garam, Pemerintah Harus Punya Data

Putut mengatakan pemerintah saat ini wajib memiliki data valid soal kebutuhan garam nasional. Tak hanya itu, pemerintah harus mulai memperhatikan kesejahteraan petani garam.

Data berisi angka kebutuhan garam per tahunnya, menurut Putut seharusnya sudah bisa diprediksi tonasenya. Dengan begitu, pemerintah bisa menentukan target pengurangan impor dari tahun ke tahun dengan pemenuhan target kebijakan produksi dari dalam negeri. ?Beberapa tahun ke depan, swasembada garam dapat dicapai,? ujarnya.

Namun, jika sampai saat ini, pemerintah belum memiliki desain kebijakan pengembangan garam nasional yang jelas maka persoalan kebijakan impor garam akan terus berulang. Pemerintah juga perlu memperbaiki tata niaga garam agar berpihak kepada petani garam dan industri dalam negeri. 

Ia pun berpendapat, di masa pandemi Covid-19, harus menjadi momentum untuk meningkatkan produksi garam nasional secara lebih komprehensif dan terukur dengan melibatkan petani produsen garam. Sebab, pandemi saat ini berdampak pada kendala proses pengiriman produk ekspor-impor.

“Selama ini belum terlihat dari kebijakan pemerintah dalam hal industrialisasi pergaraman. Lalu, jika soal data saja masih bermasalah dan tidak ada kesepahaman antarinstansi, bagaimana memikirkan soal strategi dan pengembangan produksi garam ke depan,? tuturnya. (jat)

Leave A Reply

Your email address will not be published.