Menteri Investasi Bicara soal Aksi ?Pencak Silat? Penghambat Penanaman Modal

BERNAS.ID – Pembentukan Kementerian Investasi yang diajukan pemerintah telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 9 April 2021. Kementerian itu diharapkan dapat meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan.

Pada 28 April 2021, Presiden Joko Widodo melantik Bahlil Lahadalia menjadi Menteri Investasi. Sebagai informasi, Bahlil sebelumnya menjabat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Perubahan itu disebut memungkinkan adanya integrasi dan kolaborasi di antara kementerian/lembaga perihal investasi.

Lalu, bagaimana perkembangan kinerja kementerian baru tersebut?

Pada Selasa (8/6/2021), rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Jakarta digelar. Dalam kesempatan itu Bahlil menyampaikan pagu indikatif anggaran kementerian dan target realisasi investasi.

Dalam raker yang disiarkan secara online itu, Bahlil juga menjelaskan tentang kepastian perizinan di Tanah Air. Pria kelahiran Maluku Tengah itu menceritakan buruknya sistem perizinan investasi di daerah.

“Kadang kewenangan bupati sama dengan orang yang megang nomor surat dan cap surat,” katanya.

“Kadang bupati  sudah teken surat, tapi yang bawa cap surat lagi pulang kampung karena mamaknya sakit, jadi teken bupati itu tidak bisa dipakai,” tuturnya.

Nantinya seluruh perizinan penanaman modal di 18 kementerian/lembaga dikelola secara online. Kementerian Investasi yang akan meneken perizinan tersebut atas nama kementerian/lembaga.

Sementara di tingkat pemerintah daerah, sesuai dengan PP No.6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, perizinan akan diteken oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bahlil menerangkan, agar peristiwa lambannya pelayanan investasi tidak terulang, maka diperlukan prinsip fiktif positif.

“Dulunya, itu tidak ada namanya fiktif positif. Jadi contoh kalau di izin lokasi kabupaten A, kalau bupati di dalam NSPK (Nomor Standar Prosedur dan Kriteria) ada 10 hari untuk izin lokasi, kemudian dalam 10 hari tersebut seluruh persyaratannya sudah dipenuhi. Lalu kemudian oknum bupatinya tidak mengeluarkan karena ini lawan politik, contoh seperti itu, di daerah paling banyak pencak silat seperti itu,” ucapnya

“Maka yang dipakai adalah fiktif positif. Maka izin itu bisa dikeluarkan langsung oleh OSS (Online Single Submission) dan  bisa teken atas nama bupatinya,” imbuh Bahlil.

“Ini semua kita lakukan supaya tidak muncul gerakan pencak silat yang menimbulkan ketidakpastian,” katanya.

Anggaran tambahan

Terkait anggaran kementerian, Benyebut pihaknya memperoleh pagu indikatif Kementerian Investasi/BKPM pada 2022 senilai Rp711,5 miliar. Angka tersebut dibagi dalam dua program, yaitu dukungan manajemen senilai Rp300,9 miliar, dan sisanya masuk pos program penanaman modal.

Target realisasi investasi pada tahun depan diharapkan mencapai Rp968,4 triliun sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Sementara, arahan dari presiden agar realisasi investasi tembus Rp1.100-Rp1.200 triliun.

“Arahan bapak presiden kepada kami itu harus mencapai Rp1.100-Rp1.200 triliun untuk bisa pertumbuhan ekonomi kita di atas 5%,” katanya, kepada pimpinan dan anggota DPR.

Pada kesempatan itu, Bahlil mengajukan anggaran tambahan sebesar Rp608,5 miliar, sebab target realisasi meningkat. 

Sementara, pagu alokasi 2022 Kementerian Investasi menurun 35% dibandingkan dengan pagu alokasi BKPM 2021 yang tercatat senilai Rp1.089 triliun.

“Pertumbuhan ekonomi kita paling besar kontribusinya adalah konsumsi, sekitar 57-60%,” ucapnya.

“Namun karena grafik konsumsinya stuck, bahkan cenderung menurun (daya beli konsumen), maka yang dipompa adalah investasi. Jadi investasi harus didongkrak,” jelasnya.

Dalam raker itu, Komisi VI DPR mendukung pengajuan tambahan anggaran yang diusulkan oleh Kementerian Investasi/BKPM.