Berita Nasional Terpercaya

Anggota DPR Cecar Menteri Sosial Soal Bansos PPKM

0

JAKARTA, BERNAS.ID – Anggota Komisi VIII DPR RI, Fraksi PKS, Bukhori Yusuf menghadiri undangan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial melalui Zoom Meeting. Agenda yang bertajuk “Peningkatan Sistem Aplikasi Penyaluran Bantuan Sosial” tersebut membahas sejumlah hal berkaitan dengan program Kemensos selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan turut mengundang segenap anggota Komisi VIII DPR RI pada Rabu (4/8/2021).

Dalam FGD yang dipimpin langsung oleh Menteri Sosial Tri Risma Harini tersebut, Bukhori menyampaikan aspirasi dan keluhan sejumlah warga yang terdampak akibat perpanjangan PPKM. Politisi PKS ini juga mempertanyakan keberpihakan Mensos terhadap warga rentan dan miskin yang terdampak PPKM. Program Kemensos yang diharapkan menjadi solusi untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak, manfaatnya pun belum mampu dirasakan sepenuhnya. Karena beberapa program masih menyimpan masalah dalam pengelolaan dan distribusinya.

“Program Kemensos bagaimana mungkin bisa sukses menyelesaikan masalah rakyat, sementara programnya sendiri masih dirundung masalah. Adanya carut marut DTKS yang belum tuntas hingga praktik pungli di jajaran bawah. Sebenarnya hal ini bisa ditanggulangi jika saja Kemensos dengan berbesar hati, intensif berkomunikasi dengan Komisi VIII DPR supaya bisa kami bantu,” ujar Bukhori.  

Baca Juga : Menko PMK: Bansos Harus Tepat Sasaran

Politisi asal dapil Jawa Tengah 1 ini menghimbau, supaya Kemensos konsisten melibatkan DPR dalam menjalankan program eksisting hingga program baru yang berdampak luas di masyarakat. Menurut Bukhori, pelibatan DPR merupakan keputusan tepat dan bijaksana, karena aktivitas anggota dewan bersinggungan langsung dengan dinamika masyarakat di akar rumput.

“Supaya perlu dipahami, bahwa pelibatan anggota DPR secara kolektif semata-mata untuk membantu Kemensos dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Sebagaimana tugas mulia ini yang sudah dimandatkan oleh Undang-Undang No.13/2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Undang-Undang No.11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial kepada kementerian ini,” jelasnya.

Anggota Komisi Sosial ini juga mempertanyakan keputusan sepihak Kemensos terkait perpanjangan program Bantuan Sosial Tunai (BST) yang dilakukan tanpa berkonsultasi lebih dulu dengan DPR. Pasalnya, Kemensos dan Komisi VIII DPR RI tidak pernah membahas terkait rencana perpanjangan BST dalam rapat sebelumnya.

Bukhori mengungkapkan, konsultasi perlu dilakukan agar DPR bisa mengidentifikasi potensi kelemahan program pada sejumlah aspek seperti sumber anggaran, data alokasi sebaran, pola penyaluran hingga potensi pungli di lapangan. Sehingga manfaat yang akan diterima oleh penerima manfaat bisa benar-benar diperoleh seutuhnya dengan cara yang bermartabat dan tepat sasaran.

Selain itu, Bukhori juga mengaku dirinya menerima sejumlah keluhan terkait distribusi BST maupun BPNT yang tidak adil di beberapa daerah, karena pola distribusinya yang dinilai tidak memperhatikan jumlah populasi warga miskin terdampak di suatu wilayah hingga muncul tudingan motif politik terkait alokasi distribusi bansos yang timpang.

“Adanya kebijakan perpanjangan BST patut diapresiasi, dimana PKS sejak awal telah mendorong hal ini. Akan tetapi, sangat disayangkan Komisi VIII tidak pernah diajak bicara sebelumnya. Sebab kami perlu tahu darimana sumber anggarannya, berapa alokasi distribusi tiap daerah, serta pola penyalurannya. Akibatnya, kami menerima banyak komplain dari masyarakat hingga pemerintah daerah,” katanya.

Oleh karena itu, Ketua DPP PKS ini meminta Mensos untuk membeberkan data sebaran distribusi bansos BST maupun BPNT di setiap kota/kabupaten yang diluncurkan selama kebijakan PPKM kepada publik demi menghilangkan kecurigaan.

Lebih lanjut, anggota Baleg ini mengungkapkan, kendati UU No. 2 Tahun 2020 secara fakta hukum telah memberikan legitimasi bagi pemerintah untuk mengesampingkan peran DPR dalam membahas anggaran terkait penanganan pandemi. “Namun secara etika bernegara Presiden maupun Menteri Keuangan, bahkan tetap menganjurkan Kementerian/Lembaga untuk melibatkan DPR dalam pembahasannya,” imbuhnya.

“Begitupun dengan Kemensos yang tidak bisa serta merta mengabaikan kewenangan DPR dengan dalih UU Corona itu. Pasalnya, kewenangan kami dibentuk oleh UUD kemudian diperkuat dengan UU MD3. Ke depan, saya berharap Mensos memiliki keseriusan untuk memperkuat hubungan kemitraan kita,” tutupnya. (cdr)

Leave A Reply

Your email address will not be published.