JAKARTA, BERNAS.ID – Penyelenggaraan ajang balap Formula E di Jakarta kembali mendapat sorotan publik. Kali ini, fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menyebut ada potensi pemborosan anggaran hingga Rp 4,48 triliun.
“Ada potensi pemborosan anggaran Rp 4,48 triliun,” kata anggota Fraksi PDIP, Manuara Siahaan, di Gedung DPRD DKI Jakarta pada hari Selasa (31/8). “Sebuah jumlah uang yang sangat besar untuk sebuah program yang tiba-tiba menjadi isu prioritas.”
Lebih lanjut, Manuara menambahkan bahwa angka itu didapatkan dari pembayaran biaya komitmen selama 5 tahun sebesar Rp 2,3 triliun. Selain itu, terdapat juga biaya pelaksanaan selama 5 tahun sebesar Rp 1,2 triliun dan garansi bank selama 5 tahun sebesar Rp 890 miliar.
“Memang garansi ini sudah kembali. Penjelasan terakhir dari Jakpro, kita di Komisi B menjelaskan bahwa memang garansi itu sudah kembali. Tetapi, commitment fee dan biaya pelaksanaan pendahuluan yang sudah sempat dikeluarkan oleh Pemprov kan sudah sama-sama kita lihat,” katanya.
Baca juga: Usai Bertemu Jokowi, PAN: Evaluasi Amandemen UUD!
Manuara juga menyoroti perihal studi kelayakan gelaran Formula E yang mana dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Studi kelayakan tersebut menyimpulkan bahwa pembiayaan yang ada belum komprehensif karena variabel biaya, yaitu biaya komitmen, tidak dimasukkan dalam perhitungan.
Berdasarkan simulasi yang dilakukan oleh Manuara dan pihaknya, gelaran Formula E yang akan digelar selama 5 tahun bakal menimbulkan kerugian sebesar Rp1,3 triliun, jika variabel biaya komitmen dan garansi bank dimasukkan ke dalam studi kelayakan.
“Khusus untuk tahun 2022 hasil simulasi kami, dengan memasukkan variabel commitment fee, kerugian itu berpotensi terjadi Rp106 miliar, kalau dipaksakan di 2022 karena sifat dari perhelatan itu multi years maka secara kumulatif nanti di ujung perhelatan akan kelihatan kerugiannya Rp1,3 triliun,” ujar Manuara.
Baca juga: Belum Bayarkan Insentif Nakes, 10 Kepala Daerah Dapat Teguran Keras dari Mendagri
Oleh karena itu, Manuara dan pihaknya mengajukan hak interpelasi terhadap kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Formula E.
“Tujuan kami kalau ini disetop maka realokasi anggaran yang seyogyanya ditempatkan untuk Formula E ini bisa membantu rakyat kecil,” ujarnya.
